Jakarta, lajunetwork.id – Pemerintah terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (12/05/2026).
Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah akan terus memberikan perhatian serius terhadap pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, seluruh program yang telah dijalankan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama kementerian terkait akan terus dilanjutkan dan diperkuat.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan. Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” ujar Muhaimin.
Ia menjelaskan, pemerintah juga akan mendorong kementerian, lembaga, hingga BUMN untuk memanfaatkan aset dan ruang yang belum digunakan secara optimal sebagai lokasi pemasaran produk, display UMKM, hingga festival ekonomi kreatif.
Selain itu, pemerintah berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan sektor ekonomi kreatif di berbagai daerah.
“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insyaallah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” imbuhnya.
Di bidang perlindungan sosial, Muhaimin menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk program perlindungan sosial kini mencapai Rp508,2 triliun. Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka Rp508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Pemerintah juga terus melakukan integrasi data penerima manfaat agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” kata Muhaimin.
Lebih lanjut, pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan nasional. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini nol persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” pungkas Muhaimin.
