Jakarta, lajunetwork.id – Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana Bursah menilai pemberdayaan perempuan dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan ekonomi daerah. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada investasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi produktif dari tingkat keluarga.
Sri mengatakan perempuan memiliki peran strategis karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan keluarga dan masyarakat. Peningkatan kapasitas perempuan, kata dia, akan berdampak langsung terhadap produktivitas keluarga dan pada akhirnya memperkuat perekonomian daerah.
“Perempuan memiliki posisi yang sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan keluarga dan masyarakat. Ketika kapasitas perempuan meningkat, dampaknya akan menjalar pada produktivitas keluarga hingga penguatan ekonomi daerah,” kata Sri dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut Sri, pemberdayaan perempuan harus diarahkan pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, kemampuan berwirausaha, serta pemanfaatan teknologi agar mampu menciptakan usaha yang berdaya saing. Ia menilai perempuan di berbagai daerah memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha berbasis sumber daya lokal melalui sektor UMKM yang dapat membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat kesehatan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Ekonomi yang kuat membutuhkan manusia yang sehat dan produktif. Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan sumber daya manusia,” ujarnya.
Sri mendorong pemerintah daerah membangun kolaborasi yang lebih erat dengan organisasi perempuan, dunia usaha, lembaga keuangan, serta perguruan tinggi. Sinergi tersebut dinilai penting agar berbagai program pemberdayaan mampu menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Sri saat menjadi pembicara dalam Women Program bertajuk Penguatan Peran Perempuan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7). Dalam forum yang diikuti para penggerak Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dari berbagai kabupaten itu, Sri yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Lahat menekankan pentingnya menjadikan penguatan perempuan dan UMKM sebagai strategi pembangunan yang inklusif.
“Jika perempuan semakin sehat, berpengetahuan, produktif, dan memiliki akses terhadap kegiatan ekonomi, maka keluarga akan semakin kuat. Dari keluarga yang kuat itulah ekonomi daerah dapat tumbuh lebih berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Jelita Siregar, menyatakan pemberdayaan perempuan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Menurut dia, keterlibatan aktif perempuan perlu didukung melalui penyusunan strategi bersama antardaerah agar program pemberdayaan berjalan lebih efektif.
“Keberhasilan pembangunan daerah mustahil tercapai tanpa keterlibatan aktif kaum perempuan. Penguatan kapasitas ini harus terlembagakan melalui penyusunan strategi bersama antardaerah,” ujar Jelita.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas kesehatan keluarga, termasuk percepatan penurunan angka stunting, akan memberikan dampak ekonomi dalam jangka panjang karena menentukan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas generasi mendatang.
Dalam forum yang sama, Praktisi Ekonomi Kreatif sekaligus Pendiri Langgam Batik, Rafika Johani, menilai UMKM yang dikelola perempuan memiliki peluang besar menjadi penggerak ekonomi daerah apabila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar dan kebutuhan konsumen.
“Pelaku UMKM perempuan harus percaya diri, berani mengambil risiko, dan memaksimalkan sumber daya lokal yang ada di daerahnya,” tutur Rafika.
Di sisi pembiayaan, Direktur Commercial Banking Bank Tabungan Negara (BTN), Hermita, mengatakan akses pendanaan bagi UMKM dengan prospek usaha yang baik masih terbuka luas. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaku usaha perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan bisnis agar mampu memenuhi persyaratan pembiayaan sekaligus menjaga keberlanjutan usahanya.
