Jakarta, lajunetwork.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa Indeks Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia tahun 2024 berada di angka 63,20. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kondisi HAM Indonesia masih berada pada kategori menengah atau “medioker”.
Pernyataan itu disampaikan Pigai saat menghadiri kegiatan Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5).
“Angka ini artinya kita masih di tengah-tengah. Masih belum bisa disebut terbaik, baik, tapi juga belum bisa disebut terburuk atau buruk. Kita masih di medioker,” ujar Pigai.
Ia menjelaskan, indeks HAM Indonesia terbagi dalam dua dimensi utama. Dimensi sipil dan politik tercatat sebesar 58,28, sedangkan dimensi ekonomi, sosial, dan budaya berada di angka 68,97.
Menurut Pigai, dalam dimensi sipil dan politik terdapat 11 variabel penilaian. Dari seluruh variabel tersebut, jaminan atas hak hidup menjadi indikator dengan nilai terendah, yakni hanya mencapai 22,08.
Meski demikian, Pigai menegaskan rendahnya angka pada variabel hak hidup tidak sepenuhnya disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan aparat negara.
“Jadi ini jangan sampai salah pahami. Karena alam bawah sadar kita itu, hak hidup selalu dibayangkan sebagai kekerasan oleh aktor negara. Tidak begitu saja,” jelasnya.
Ia mengatakan, kasus kematian akibat tindakan aparat negara hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan indikator hak hidup. Faktor lain yang lebih besar justru berasal dari persoalan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pigai mencontohkan tingginya angka kematian ibu melahirkan, kematian bayi, stunting, kelaparan, hingga penyakit menular sebagai penyebab utama rendahnya skor hak hidup di Indonesia.
“Tapi yang lain itu macam maternal mortality ratio yang tinggi, infant mortality ratio yang tinggi, stunting menyebabkan kematian, kelaparan menyebabkan kematian, jadi penyakit menular yang menyebabkan kematian,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Pigai juga menyatakan bahwa Indonesia masih termasuk negara yang aman bagi masyarakat. Ia menyampaikan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman pribadinya saat beraktivitas sehari-hari tanpa pengawalan khusus.
“Saya saja biasa jalan pakai sandal, naik motor sendiri, tidak pernah ada yang ganggu,” ucap Pigai.
Menurutnya, kondisi keamanan di Indonesia masih relatif baik jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.
Pigai bahkan menyinggung Presiden RI Prabowo Subianto yang disebut dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa gangguan keamanan berarti.
“Pak Prabowo keluar dari mobil dan menyapa masyarakat, tidak ada yang mengganggu. Indonesia ini termasuk negara yang paling aman dibanding negara lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut tercermin dalam indikator jaminan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi yang memperoleh skor cukup tinggi, yakni 83,62.
Angka tersebut menjadi indikator tertinggi ketiga dalam Indeks HAM Indonesia 2024, setelah jaminan hak berserikat yang mencapai 93,33 dan jaminan hak atas kebebasan berpikir, beragama, serta berkeyakinan sebesar 88,51.
“Oleh karena itulah nilainya tinggi, karena memang sesuai dengan kondisi yang ada,” pungkas Pigai.
