Bogota, lajunetwork.id – Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengumumkan paket reformasi ekonomi yang luas sebagai upaya menghidupkan kembali perekonomian nasional yang tengah menghadapi tekanan berat. Reformasi tersebut mencakup peningkatan fleksibilitas sektor pertanian, pengurangan birokrasi pemerintahan, pembukaan peluang investasi asing, hingga perubahan kebijakan di sektor pariwisata.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah pada Sabtu (13/6), Diaz-Canel menegaskan bahwa langkah reformasi tersebut bukan merupakan respons terhadap tekanan eksternal, melainkan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat model pembangunan ekonomi Kuba di tengah berbagai tantangan yang dihadapi negara itu.
“Negara ini tidak tinggal diam. Kami menghadapi berbagai situasi dengan kecerdasan dan strategi yang matang. Tidak semua langkah dapat kami sampaikan secara terbuka karena setiap kebijakan yang diambil selalu mendapat perhatian dari pihak luar. Yang terpenting adalah menjaga persatuan dan solidaritas nasional,” ujar Diaz-Canel.
Presiden Kuba menjelaskan bahwa paket reformasi tersebut akan terlebih dahulu diajukan kepada Biro Politik Partai Komunis Kuba (PCC) dalam beberapa pekan mendatang. Setelah melalui pembahasan internal partai, usulan tersebut akan dibawa ke Majelis Nasional Kekuasaan Rakyat untuk dibahas lebih lanjut sebelum diterapkan.
Salah satu fokus utama reformasi adalah memberikan ruang yang lebih luas bagi sektor produktif, khususnya pertanian. Pemerintah berencana memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada para produsen dalam mengelola usaha mereka guna meningkatkan produksi pangan nasional.
Selain itu, pemerintah juga akan menghapus kewajiban penggunaan perusahaan negara sebagai perantara dalam aktivitas perdagangan luar negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses bisnis dan meningkatkan daya saing pelaku usaha Kuba di pasar internasional.
Dalam sektor transportasi dan konsumsi, pemerintah berencana mencabut berbagai pembatasan impor kendaraan yang selama ini berlaku. Langkah itu dinilai dapat membantu memperbaiki mobilitas masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.
Diaz-Canel juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi asing. Dalam reformasi yang diusulkan, warga Kuba yang tinggal di luar negeri akan memperoleh hak yang lebih setara dengan warga yang tinggal di dalam negeri, terutama dalam hal investasi dan kegiatan ekonomi.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memanfaatkan potensi modal dan jaringan ekonomi diaspora Kuba yang tersebar di berbagai negara.
Di sisi lain, reformasi juga menyasar struktur birokrasi pemerintahan. Pemerintah berencana memangkas jumlah kementerian dari 27 menjadi 20 sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi administrasi negara.
Menurut Diaz-Canel, penyederhanaan struktur pemerintahan diperlukan agar proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif, sekaligus mengurangi beban birokrasi yang selama ini dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Kuba juga akan melakukan reformasi sistem subsidi. Skema bantuan yang selama ini diberikan secara luas akan diubah secara bertahap menjadi bantuan yang lebih terarah kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah.
Sektor pariwisata yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu sumber utama devisa negara juga menjadi perhatian dalam paket reformasi ini. Pemerintah berencana membuka ruang lebih luas bagi model bisnis dan operator baru untuk menghidupkan kembali industri yang mengalami penurunan tajam dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi sektor pariwisata Kuba semakin tertekan setelah sejumlah perusahaan internasional mengurangi atau menghentikan operasional mereka akibat dampak sanksi Amerika Serikat. Beberapa jaringan hotel global seperti Melia Hotels International, Iberostar, Blue Diamond Resorts, dan Archipelago International dilaporkan menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan bisnis mereka di Kuba pada Juni 2026.
Keputusan tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap puluhan hotel yang sebagian besar dimiliki negara dan dikelola oleh Gaviota, perusahaan yang berada di bawah kelompok usaha milik militer Kuba.
Tekanan terhadap sektor pariwisata semakin terasa karena jumlah wisatawan asing terus mengalami penurunan. Berdasarkan data National Office of Statistics and Information (ONEI), Kuba hanya menerima 328.608 wisatawan asing selama empat bulan pertama tahun 2026.
Angka tersebut turun lebih dari 55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan pada April 2026, jumlah wisatawan asing yang datang ke Kuba hanya mencapai sekitar 30.500 orang.
Penurunan kunjungan wisatawan terjadi setelah sektor pariwisata belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19, ditambah dengan pengetatan sanksi Amerika Serikat yang kembali diberlakukan sejak awal tahun.
Melalui paket reformasi yang diumumkan tersebut, pemerintah Kuba berharap dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja baru, serta mengembalikan kepercayaan pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.
Langkah ini juga menjadi salah satu perubahan kebijakan ekonomi paling signifikan yang dilakukan Kuba dalam beberapa tahun terakhir, seiring upaya pemerintah mencari solusi untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan dan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor strategis.
