Jakarta, lajunetwork.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk mempererat komunikasi dengan kalangan akademisi, khususnya para rektor, profesor, peneliti, dan ilmuwan, sebagai bagian dari upaya memperkuat perumusan kebijakan nasional yang berbasis ilmu pengetahuan dan riset.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta, Minggu.
Prabowo menilai pertemuan dengan para akademisi tidak cukup hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun. Menurutnya, diskusi rutin diperlukan agar pemerintah memperoleh berbagai masukan strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.
“Menurut saya, kalau empat kali bertemu para rektor itu bagi saya belum apa-apa. Kalau perlu tiap bulan kita bertemu,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi telah membuat hubungan antarnegara semakin erat. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai dinamika yang terjadi di belahan dunia lain dapat memberikan dampak langsung terhadap Indonesia, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial.
Karena itu, pemerintah membutuhkan pandangan dari kalangan akademisi untuk memperkaya proses penyusunan kebijakan sekaligus menghasilkan solusi yang lebih komprehensif terhadap berbagai persoalan bangsa.
Prabowo juga menegaskan bahwa sebagai kepala negara, dirinya merasa perlu berdialog dengan para pakar dari berbagai disiplin ilmu guna memperoleh perspektif yang lebih luas dalam mengambil keputusan strategis.
Dalam forum tersebut, Presiden menerima sejumlah usulan dari para rektor, dosen, peneliti, ilmuwan, dan perwakilan perguruan tinggi. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain peningkatan program beasiswa doktor bagi dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta, penambahan alokasi dana riset melalui badan usaha milik negara (BUMN), serta penguatan kerja sama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan institusi pendidikan dan penelitian di luar negeri.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Prabowo memastikan pemerintah akan segera menindaklanjutinya sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional.
“Saya segera tindak lanjuti. Karena saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi dan kita harus berani menghadapi kesulitan, berani mengakui kesulitan, dan bekerja keras mencari solusi terhadap kesulitan,” katanya.
Dalam suasana yang lebih santai, Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya tidak hanya membuka ruang bagi masukan dari kalangan profesor dan akademisi, tetapi juga dari masyarakat luas. Bahkan, ia berkelakar bahwa ide-ide yang disampaikan anak-anak desa melalui media sosial pun dapat menjadi perhatian pemerintah apabila membawa manfaat bagi pembangunan.
Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 berlangsung pada 26–28 Juni dengan mengusung tema “Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia”. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai simposium dan diskusi panel yang membahas isu-isu strategis, seperti pertanian, energi, ekonomi dan keuangan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, hilirisasi industri, hingga penguatan sektor manufaktur nasional.
Forum tersebut diikuti sekitar 2.600 peserta yang terdiri atas rektor, dosen, peneliti, ilmuwan, serta perwakilan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia, bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pertemuan ini diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat daya saing nasional melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
