Jakarta, lajunetwork.id – Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengerahkan seluruh jajarannya untuk mengusut secara mendalam dugaan unsur pidana dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan perusahaan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Prabowo menilai pencabutan izin usaha saja belum cukup untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemberian sanksi administratif.
“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian, selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini,” ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden, Kamis (17/9/2026).
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas terkait penanganan karhutla yang digelar secara hibrida di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat itu, Presiden menerima laporan mengenai perkembangan penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah juga membahas langkah mitigasi yang perlu dilakukan dalam sekitar satu setengah bulan ke depan karena kondisi kebakaran hutan dan lahan masih dinilai rawan.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
Menurut dia, pencabutan izin dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah dinyatakan bertanggung jawab. Setelah itu, aparat juga diminta tetap menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran pidana.
“Saya minta tidak usah lagi ada macam-macam, kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya, dan bila perlu, setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” kata Prabowo.
Selain meminta penindakan terhadap perusahaan, Prabowo menginstruksikan jajaran pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla dalam beberapa pekan mendatang.
Presiden menyebut laporan yang diterimanya menunjukkan kondisi masih berpotensi rawan hingga sekitar satu setengah bulan ke depan. Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan langkah penanganan yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga menyeluruh.
“Kita harus punya stamina, ketahanan. Tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tetapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh,” ujarnya.
Rapat terbatas tersebut dihadiri sejumlah pejabat negara, baik secara langsung maupun melalui konferensi video.
Sejumlah pejabat yang mengikuti rapat antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Turut hadir Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dengan arahan tersebut, penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada upaya pemadaman dan mitigasi, tetapi juga pada penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
