Cilacap, lajunetwork.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerap aspirasi para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyoroti persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi, kendala administrasi nelayan, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas perikanan.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Selain masalah solar, para nelayan turut menyampaikan aspirasi mengenai pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF) berbahan baku minyak jelantah, pelayanan desa, bantuan sosial, akses air bersih, serta pemerataan pelayanan publik.
Dalam dialog bersama nelayan, Gibran menegaskan bahwa ketersediaan solar merupakan kebutuhan mendasar untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan alokasi dan distribusi bahan bakar bersubsidi sesuai dengan kebutuhan riil nelayan di lapangan.
“Solar adalah kebutuhan penting bagi nelayan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan kuota dan ketersediaan solar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Gibran, sebagaimana disampaikan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Gibran meminta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa mengawal penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan di Cilacap.
Pengawasan diperlukan agar distribusi berjalan sesuai kebutuhan dan kuota yang diperuntukkan bagi nelayan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
Gibran juga menyoroti persoalan administratif yang masih menghambat sebagian nelayan dalam memperoleh surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi.
Menurutnya, kendala tersebut perlu segera diidentifikasi agar nelayan yang memenuhi persyaratan dapat mengakses bahan bakar untuk melaut.
Nelayan yang menggunakan kapal berukuran di bawah 30 gross tonnage (GT) dan belum memiliki surat rekomendasi diminta segera berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.
Ia meminta jajaran terkait menghimpun data nelayan yang belum memperoleh dokumen tersebut untuk diteruskan kepada instansi berwenang.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian administrasi sekaligus mengurangi hambatan nelayan dalam mendapatkan solar bersubsidi.
“Pak Seswapres (Plt. Sekretaris Wapres), tolong minta daftar nama nelayan yang belum dapat surat rekomendasi, kita teruskan ke BPH Migas dan KKP agar kepengurusan bisa segera diselesaikan. Untuk pengerukan dan pembangunan talud kita koordinasikan ke Kementerian PU,” kata Gibran.
Selain persoalan bahan bakar, Gibran turut menanggapi kebutuhan pengerukan dan pembangunan talud yang berkaitan dengan infrastruktur di kawasan perikanan. Penanganan kebutuhan tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dalam pertemuan itu, nelayan bernama Agustin menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan penyediaan solar khusus bagi kapal nelayan berukuran 31–200 GT.
Menurut dia, kebijakan tersebut membantu kelancaran aktivitas melaut bagi nelayan yang menggunakan kapal dalam rentang ukuran tersebut.
Agustin menilai kebijakan itu memberikan dukungan nyata terhadap operasional kapal nelayan sehingga kegiatan penangkapan ikan dapat berlangsung lebih lancar.
“Saya pertama-tama, saya sangat mengucapkan terima kasih atas kebijakan dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden terealisasi solar khusus nelayan untuk GT31-200.
Ini belum pernah terjadi, ini betul-betul sungguh luar biasa. Jadi buat kapal yang GT31-200 sampai sekarang bisa melaut dengan lancar,” ujar Agustin.
Meski demikian, persoalan ketersediaan solar bersubsidi bagi kapal berukuran lebih kecil masih menjadi perhatian. Nelayan lainnya, Temu, mengungkapkan bahwa kapal berukuran 30 GT ke bawah di Cilacap masih menghadapi keterbatasan pasokan bahan bakar.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar persoalan tersebut tidak terus menghambat kegiatan penangkapan ikan.
Menurut Temu, ketersediaan solar yang memadai sangat penting untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi nelayan saat menjalankan aktivitas di laut.
“Cilacap selalu kekurangan BBM subsidi solar untuk kapal 30 GT ke bawah, Pak. Saya mohon barangkali nanti Bapak Wakil Presiden, ini yang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh rakyat yang ada di Kabupaten Cilacap, supaya ini bisa terealisasi dan memberikan keamanan, kenyamanan untuk nelayan dan para nelayan bisa melaut dengan baik,” kata Temu.
Menanggapi keluhan tersebut, Gibran menyatakan akan meminta jajarannya memeriksa lebih lanjut penyebab kendala yang dialami nelayan, termasuk kemungkinan adanya persyaratan administrasi yang belum terpenuhi.
Gibran menegaskan, kunjungannya ke Cilacap tidak hanya bertujuan mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga mendorong agar persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Ia meminta permasalahan yang dihadapi nelayan ditelusuri secara terperinci sehingga pemerintah dapat menentukan langkah penyelesaian yang sesuai.
Pendataan nelayan yang belum memiliki surat rekomendasi menjadi salah satu langkah awal yang diarahkan untuk mempercepat penanganan.
“Kami hadir di sini untuk menyelesaikan permasalahan nelayan yang ada di sini,” ujar Gibran saat menanggapi aspirasi masyarakat.
Untuk memastikan perkembangan penanganan tetap terpantau setelah kunjungan, Gibran juga membuka ruang komunikasi antara perwakilan nelayan dan pejabat pendamping.
Ia meminta para nelayan mencatat nomor kontak pejabat terkait agar dapat memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas persoalan yang telah disampaikan.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kendala distribusi solar, pengurusan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi, serta kebutuhan infrastruktur di kawasan perikanan Cilacap.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung kelancaran aktivitas melaut dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pesisir.
