Jakarta, lajunetwork.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memaparkan strategi penyederhanaan birokrasi Indonesia dalam forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2026 di Paris, Prancis.
Langkah tersebut diarahkan untuk membangun pemerintahan yang lebih efektif, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan, reformasi birokrasi tidak cukup dilakukan melalui pemangkasan struktur organisasi maupun penyederhanaan prosedur administratif.
Perubahan juga harus menyentuh pola kerja aparatur agar lebih mengutamakan kompetensi, kolaborasi antarlembaga, dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
”Penyederhanaan birokrasi tidak cukup dilakukan dengan mengurangi jenjang organisasi atau mempercepat prosedur administratif.
Pemerintah perlu mengubah cara kerja birokrasi agar lebih menekankan keahlian, kolaborasi lintas instansi, dan pencapaian hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Erwan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Pandangan tersebut disampaikan Erwan dalam sesi panel bertajuk A Simplified Government Focused on Delivery pada OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy, Senin (12/10).
Forum tersebut membahas strategi membangun pemerintahan yang lebih sederhana, efektif, dan berorientasi pada hasil. Diskusi dipandu Pamela Herd, Profesor Kebijakan Sosial di Ford School of Public Policy, University of Michigan, serta diikuti perwakilan Selandia Baru, Italia, Jerman, dan Ibec, organisasi perwakilan dunia usaha di Irlandia.
Partisipasi Indonesia dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari keterlibatan dalam dialog kebijakan dan pertukaran pengalaman internasional, seiring proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Erwan menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menata struktur birokrasi melalui pengurangan jenjang hierarki dan pengalihan sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
Penataan tersebut bertujuan memperkuat peran keahlian aparatur sipil negara (ASN), meningkatkan kerja sama lintas instansi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan struktur yang lebih sederhana, birokrasi diharapkan dapat bekerja secara lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain pembenahan organisasi, pemerintah juga perlu mengevaluasi proses bisnis untuk menghilangkan tahapan yang tidak lagi diperlukan.
Integrasi layanan menjadi bagian penting dari upaya tersebut, sehingga masyarakat tidak harus berulang kali menyerahkan dokumen atau memenuhi persyaratan administratif yang sama untuk mengakses layanan pemerintah.
Menurut Erwan, penyederhanaan proses kerja harus menjadi landasan dalam pelaksanaan transformasi birokrasi, termasuk ketika pemerintah mengembangkan layanan berbasis digital.
Dalam transformasi digital pemerintahan, Erwan menekankan bahwa penyederhanaan prosedur perlu dilakukan sebelum teknologi diterapkan.
Digitalisasi, menurut dia, tidak seharusnya hanya mengubah proses manual menjadi layanan elektronik tanpa memperbaiki kerumitan yang sudah ada.
Penerapan teknologi perlu disertai integrasi data dan sistem, penyelarasan regulasi, serta peningkatan kompetensi aparatur. Langkah tersebut diperlukan agar layanan publik menjadi lebih mudah diakses, sekaligus tetap menjunjung akuntabilitas dan integritas.
Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan Kementerian PANRB bersama instansi terkait adalah Perlinsos Digital. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi agar pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan menghubungkannya dengan program perlindungan sosial yang sesuai.
”Kami di Kementerian PANRB berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya saat ini sedang mengembangkan Perlinsos Digital, yang diarahkan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan program perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya,” ungkap Erwan.
Integrasi tersebut diharapkan dapat mendukung ketepatan penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan data yang lebih terpadu.
Dengan demikian, penyederhanaan birokrasi tidak hanya berdampak pada proses internal pemerintahan, tetapi juga pada kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Erwan menegaskan, penyederhanaan birokrasi harus diterapkan sebagai prinsip kerja berkelanjutan, bukan sekadar program reformasi dalam periode tertentu.
Setiap pengembangan regulasi, organisasi, maupun aplikasi baru perlu memperhitungkan sistem yang telah tersedia serta manfaat konkret yang dapat dihasilkan.
Pendekatan whole of government atau pemerintahan terpadu menjadi salah satu landasan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengurangi sekat-sekat birokrasi. Melalui pendekatan ini, instansi pemerintah didorong untuk bekerja secara terintegrasi dalam mencapai tujuan bersama.
”Melalui pendekatan whole of government, Indonesia berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengurangi sekat-sekat birokrasi. Upaya ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Keterlibatan Indonesia dalam OECD Global Forum 2026 juga membuka ruang untuk bertukar pengalaman dengan negara lain mengenai praktik tata kelola pemerintahan. Pengalaman internasional tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran dalam memperkuat reformasi birokrasi nasional.
Melalui penyederhanaan struktur, pembenahan proses bisnis, integrasi layanan digital, dan penguatan koordinasi antarlembaga, pemerintah berupaya membangun birokrasi yang tidak hanya lebih ringkas, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
