Jakarta, lajunetwork.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan kondisi keuangan organisasinya semakin tertekan. Dana tunai untuk menjalankan anggaran reguler diperkirakan hanya cukup hingga Agustus 2026, sementara keberlangsungan operasional setelah September bergantung pada pembayaran kontribusi dari negara-negara anggota.
Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Perencanaan Program, Keuangan, dan Anggaran, Chandramouli Ramanathan, mengatakan organisasi tersebut saat ini menghadapi keterbatasan kas yang serius.
“Dalam anggaran reguler, kami hampir tidak memiliki dana tunai. Setelah Agustus dan September, uang itu habis. Kami menunggu pengumpulan kontribusi agar dapat bertahan setelah September,” kata Ramanathan dalam konferensi pers, Rabu.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat PBB berpotensi menutup tahun anggaran dengan saldo kas yang nyaris kosong. Situasi itu memaksa organisasi internasional tersebut menjalankan operasional dengan anggaran yang semakin terbatas.
Ramanathan menjelaskan, pembayaran kontribusi dari negara anggota menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan PBB mempertahankan aktivitasnya hingga akhir tahun. Ia secara khusus menyinggung pentingnya kontribusi dari Amerika Serikat dan Cina sebagai dua penyumbang terbesar anggaran organisasi.
Ia mengatakan PBB berpotensi menghadapi tekanan keuangan yang lebih berat pada September apabila salah satu atau kedua negara tersebut belum memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal.
“Jika salah satu dari mereka tidak membayar tepat waktu, kami akan menghadapi krisis pada September. Jika mereka tidak membayar sama sekali atau membayar lebih rendah dari kewajibannya, tantangan yang kami hadapi pada akhir tahun akan semakin besar,” ujarnya.
Meski demikian, Ramanathan mengatakan pembayaran penuh dari kedua negara tersebut pun belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan likuiditas. Menurut dia, PBB tetap diperkirakan mengakhiri tahun 2026 dengan cadangan kas yang hampir habis sehingga ruang fiskal organisasi akan tetap sangat terbatas.
PBB selama beberapa tahun terakhir berulang kali menghadapi persoalan arus kas akibat keterlambatan pembayaran kontribusi wajib dari sejumlah negara anggota. Kondisi itu memengaruhi kemampuan organisasi dalam membiayai berbagai program, operasi perdamaian, serta kegiatan administratif di berbagai kawasan dunia.
