Jakarta, lajunetwork.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2025 telah mencapai sekitar 95 persen dari target 15 juta penerima. Sementara sekitar lima persen sisanya belum dapat disalurkan karena kendala pada proses validasi data.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan program BSU merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah yang dilaksanakan selama Juni hingga Juli 2025 untuk membantu para pekerja.
“95 persen kita bisa realisasikan, dan sekitar 5 persen yang tidak terealisasi itu terkait dengan data,” kata Yassierli saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,32 triliun untuk program tersebut. Dari jumlah itu, sekitar Rp9,63 triliun telah berhasil disalurkan kepada para penerima manfaat.
Menurut Yassierli, data penerima BSU bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat pelaksanaan program, proses penyempurnaan data masih berlangsung sehingga sebagian calon penerima belum dapat memenuhi persyaratan administrasi untuk menerima bantuan.
Selain BSU, Kemnaker juga menjalankan Program Pemagangan Nasional yang ditujukan bagi calon tenaga kerja. Program itu menargetkan 100 ribu peserta dengan anggaran lebih dari Rp300 miliar.
Yassierli mengatakan realisasi program pemagangan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
“Realisasi untuk pemagangan nasional yaitu 102 persen dengan anggaran Rp300 miliar lebih,” ujarnya.
Kemnaker juga menyalurkan bantuan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Menurut Yassierli, tiga kelompok utama penerima manfaat program di bawah Kementerian Ketenagakerjaan meliputi pekerja penerima BSU, calon pekerja melalui Program Pemagangan Nasional, serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui skema JKP.
Ia menambahkan pagu anggaran kementerian pada 2025 mencapai Rp3,66 triliun. Nilai tersebut berada di luar anggaran BSU sekitar Rp10 triliun serta alokasi anggaran yang masih diblokir sebesar Rp1,29 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Yassierli juga menyampaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Ketenagakerjaan pada 2025. Hingga akhir tahun, realisasi PNBP tercatat mencapai Rp2,24 triliun atau sekitar 144,8 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,54 triliun.
Capaian tersebut, menurut Yassierli, menunjukkan peningkatan kinerja penerimaan kementerian sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga efektivitas pelaksanaan program ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi nasional.
