Jakarta, lajunetwork.id – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen, Sabtu (23/5/2026), untuk menghadiri panen raya udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan. Dalam agenda tersebut, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan kebocoran kekayaan alam yang selama ini dinilai mengurangi potensi pendapatan negara.
Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengenakan kemeja safari berwarna krem dan topi biru dongker. Turut mendampingi dalam kunjungan itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung sejumlah program strategis pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, namun selama ini belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi rakyat akibat kebocoran dan praktik penyelundupan.
“Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor,” ujar Prabowo di hadapan peserta panen raya.
Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan pemerintah akan memperkuat pengawasan dan mengambil langkah tegas untuk menghentikan kebocoran sumber daya alam. Menurutnya, kekayaan negara harus dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya penguatan sektor pertahanan nasional guna menjaga kekayaan alam Indonesia dari berbagai ancaman. Ia menyebut pembangunan kekuatan pertahanan menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan sekaligus melindungi sumber daya strategis nasional.
“Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita,” katanya.
Sebagai upaya mendukung pengelolaan investasi nasional, pemerintah juga telah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Lembaga tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola investasi dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
