Jakarta, lajunetwork.id – Chief Operating Officer (COO) Daya Anagata Nusantara, Dony Oskaria, mengungkapkan kemungkinan penutupan PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI sebagai bagian dari evaluasi terhadap sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai menghadapi persoalan serius.
Pernyataan itu disampaikan Dony dalam acara Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta, Sabtu (23/5/2026). Ia menilai salah satu persoalan utama BUMN selama ini adalah sistem pengelolaan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi antarperseroan.
“Kalau di Bandung itu ada PT INTI yang sangat terkenal, sekarang menghadapi persoalan, mungkin akan kita tutup juga,” ujar Dony.
Menurutnya, model pengelolaan BUMN sebelumnya membuat perusahaan negara yang memiliki kinerja baik tidak dapat membantu BUMN lain yang mengalami tekanan bisnis. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu penyebab sejumlah perusahaan pelat merah kesulitan bertahan.
“BUMN sebelumnya itu berdiri sendiri-sendiri. Ini yang banyak orang tidak tahu,” katanya.
PT INTI merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang peralatan telekomunikasi dan teknologi. Perusahaan tersebut berdiri pada 30 Desember 1974 dan pernah menjadi salah satu pemain utama dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional.
Pada periode 1985 hingga 1998, PT INTI dipercaya pemerintah sebagai pemasok tunggal Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI). Saat itu, perusahaan menguasai sekitar 60 persen pangsa pasar infrastruktur telekomunikasi nasional.
Namun, menurut Dony, perubahan industri dan lemahnya integrasi pengelolaan membuat sejumlah BUMN yang pernah berjaya akhirnya menghadapi tekanan berat. Selain PT INTI, ia juga menyinggung kondisi PT Jakarta Lloyd dan PT Krakatau Steel yang sempat mengalami persoalan bisnis.
Dony menjelaskan, sebelum pembentukan Danantara, keuntungan yang diperoleh BUMN besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Mandiri tidak dapat dimanfaatkan untuk membantu perusahaan negara lainnya.
“Labanya BRI, Bank Mandiri dan lainnya tidak bisa dipergunakan untuk membantu perusahaan yang lain,” ujarnya.
Pemerintah kini mendorong konsolidasi pengelolaan BUMN melalui Danantara yang diposisikan sebagai sovereign wealth fund berbasis perusahaan negara. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan efisiensi, serta memperbaiki kondisi perusahaan pelat merah yang mengalami kesulitan keuangan maupun operasional.
