Gaza, lajunetwork.id – Sejumlah badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan adanya hambatan serius dalam penyaluran bantuan ke Jalur Gaza setelah Israel menerapkan prosedur pemeriksaan baru di satu-satunya perlintasan kargo yang masih beroperasi. Kebijakan tersebut disebut menyebabkan antrean panjang, keterlambatan distribusi bantuan, serta mengganggu kelancaran pengiriman pasokan bagi warga sipil yang terdampak konflik.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) pada Selasa (2/6) menyatakan bahwa pasukan Israel mulai mengarahkan konvoi bantuan kemanusiaan melalui jalur baru yang dilengkapi pos pemeriksaan tambahan sebelum mencapai perlintasan Kerem Shalom atau Karem Abu Salem dari wilayah Gaza.
Menurut OCHA, perubahan mekanisme tersebut menimbulkan berbagai kendala operasional yang berdampak langsung pada efektivitas distribusi bantuan.
“Konvoi kemanusiaan menghadapi kendala operasional yang signifikan di pos pemeriksaan baru tersebut, termasuk keterlambatan, kemacetan, gangguan teknis, dan proses pemeriksaan yang lambat,” ungkap OCHA dalam keterangannya.
Akibat kondisi tersebut, hanya sebagian dari pasokan bantuan yang sebelumnya dijadwalkan untuk diambil dari perlintasan Kerem Shalom yang berhasil diangkut menuju wilayah tujuan.
Kerem Shalom Jadi Satu-satunya Jalur Kargo Aktif
Saat ini, Kerem Shalom/Karem Abu Salem menjadi satu-satunya pintu masuk kargo yang masih berfungsi untuk menyalurkan barang ke Jalur Gaza. Posisi perlintasan tersebut semakin krusial setelah perlintasan Zikim di bagian utara Gaza ditutup selama dua pekan berturut-turut.
Penutupan sejumlah jalur distribusi bantuan membuat ketergantungan terhadap Kerem Shalom meningkat tajam. Karena itu, setiap gangguan operasional di perlintasan tersebut berpotensi memperlambat masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan masyarakat Gaza.
OCHA menyebut pihaknya bersama berbagai organisasi kemanusiaan terus berkoordinasi dengan otoritas terkait guna memperbaiki akses menuju perlintasan-perlintasan yang berada di sepanjang perimeter Gaza. Upaya tersebut juga mencakup dorongan untuk membuka kembali jalur-jalur tambahan agar distribusi bantuan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
Stok Menipis dan Akses Terbatas
Lembaga-lembaga mitra OCHA di lapangan melaporkan bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza semakin tertekan akibat menipisnya persediaan barang kebutuhan pokok, pembatasan masuknya bahan-bahan esensial, serta keterbatasan akses ke berbagai wilayah yang terdampak konflik.
Kombinasi faktor tersebut membuat banyak keluarga pengungsi menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Organisasi-organisasi kemanusiaan menilai kelancaran distribusi bantuan menjadi faktor penting untuk mencegah memburuknya situasi kemanusiaan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di wilayah tersebut.
Ribuan Pengungsi Palestina Belum Bisa Kembali
Sementara itu, situasi di Tepi Barat juga menjadi sorotan PBB. OCHA melaporkan bahwa pasukan Israel pada Minggu (31/5) memperpanjang perintah militer yang menutup tiga kamp pengungsi di wilayah Jenin dan Tulkarm.
Badan PBB untuk pengungsi Palestina menyatakan lebih dari 33.000 warga Palestina yang berasal dari kamp-kamp tersebut masih berada dalam kondisi mengungsi dan belum diizinkan kembali ke tempat tinggal mereka sejak Januari 2025.
Kondisi tersebut menambah tantangan kemanusiaan yang dihadapi warga Palestina di tengah ketidakpastian situasi keamanan dan terbatasnya akses terhadap berbagai layanan publik.P
PBB Desak Pelonggaran Pembatasan
Menanggapi perkembangan tersebut, OCHA menyerukan pencabutan berbagai pembatasan pergerakan dan kebijakan lain yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya atau berlanjutnya pengungsian warga sipil.
Lembaga itu juga menekankan pentingnya memastikan akses masyarakat terhadap layanan dasar, bantuan kemanusiaan, serta sumber mata pencaharian yang menjadi kebutuhan utama bagi warga terdampak.
PBB menilai kelancaran akses kemanusiaan dan perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas guna mengurangi dampak krisis yang terus berlangsung di Gaza maupun Tepi Barat. Dengan meningkatnya kebutuhan bantuan dan terbatasnya jalur distribusi, komunitas internasional terus mendorong langkah-langkah yang dapat mempercepat penyaluran bantuan serta menjamin akses kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat Palestina.
