Jakarta, lajunetwork.id – Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan adanya informasi mengenai dugaan praktik jual beli titik dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut berkaitan dengan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, ia tidak menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai proses maupun hasil penelusuran atas dugaan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Dudung kepada wartawan usai menghadiri rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu. Ia menanggapi pertanyaan mengenai informasi yang beredar terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
“Ya, saya pun dapat informasi seperti itu,” ujar Dudung saat dimintai tanggapan mengenai dugaan kasus jual beli titik dapur yang dikaitkan dengan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Menurut Dudung, Prabowo Subianto telah menerima berbagai laporan dan informasi mengenai persoalan yang berkembang di lingkungan BGN sejak beberapa waktu lalu. Berbagai masukan tersebut, kata dia, menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan bahwa Presiden menginginkan program strategis tersebut dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
“Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun, ada yang menyimpang dari program beliau, karena itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” kata Dudung.
Fokus pada Transparansi dan Akuntabilitas
Dudung menilai langkah pergantian kepemimpinan di BGN merupakan bagian dari upaya pembenahan kelembagaan agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih baik. Menurutnya, tata kelola yang kuat menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program yang dibiayai oleh anggaran negara tersebut.
Ia menegaskan bahwa Presiden tidak menginginkan adanya praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program MBG.
“Tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Pengawasan Program Akan Diperketat
Lebih lanjut, Dudung menjelaskan bahwa tujuan utama program MBG bukan hanya menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga berupaya memastikan sistem pengelolaan program dibangun dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak membuka ruang bagi penyimpangan.
Menurut dia, tata kelola yang baik harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, berbagai aspek manajerial dan operasional perlu terus dievaluasi untuk memastikan seluruh manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
Dudung menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Hasil temuan di lapangan, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.
“Ini yang akan kita kawal terus. Pokoknya saya akan cek di lapangan dan yang saya temukan akan saya sampaikan ke wartawan,” katanya.
Program MBG Jadi Prioritas Pemerintah
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar. Selain mendukung kesehatan dan pertumbuhan peserta didik, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Karena melibatkan anggaran negara yang besar dan cakupan penerima manfaat yang luas, pemerintah menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan ketat dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Berbagai evaluasi dan pembenahan kelembagaan pun terus dilakukan guna memastikan program berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
