Jakarta, lajunetwork.id – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginstruksikan seluruh jajaran pengurus di tingkat daerah untuk membuka ruang dialog dengan kalangan mahasiswa. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas meningkatnya kritik dan aksi demonstrasi mahasiswa terhadap sejumlah program prioritas pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.
Wakil Ketua Umum DPP PKB, Faisol Riza, mengatakan instruksi itu ditujukan kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB di seluruh Indonesia agar lebih aktif menjelaskan substansi berbagai program pemerintah kepada generasi muda, khususnya mahasiswa.
Menurut Faisol, sejumlah aksi unjuk rasa yang muncul belakangan ini, termasuk tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat program tersebut.
“PKB memandang kritik yang disampaikan mahasiswa sebagai sinyal bahwa program-program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi rakyat, belum sepenuhnya dipahami secara merata oleh kalangan mahasiswa,” ujarnya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Faisol menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi karena berperan sebagai kelompok intelektual yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, dialog yang dibangun tidak hanya bertujuan memberikan penjelasan, tetapi juga menjadi sarana mendengar berbagai masukan dan kritik yang konstruktif.
PKB, lanjut dia, meyakini mahasiswa memiliki kapasitas untuk memahami substansi kebijakan pemerintah apabila ruang komunikasi dibuka secara lebih luas dan transparan.
“Mahasiswa adalah bagian penting dari proses demokrasi. Kami percaya bahwa melalui dialog yang terbuka, akan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan arah pembangunan nasional saat ini,” kata Faisol.
Sebagai partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, PKB merasa memiliki tanggung jawab politik untuk menjelaskan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa.
Faisol menambahkan, forum-forum diskusi yang akan digelar nantinya tidak boleh bersifat satu arah. Pengurus partai di daerah diminta membuka ruang pertukaran gagasan yang sehat sehingga mahasiswa dapat menyampaikan pandangan, kritik, maupun usulan perbaikan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, generasi muda, khususnya Generasi Z yang saat ini mendominasi lingkungan kampus, memiliki banyak ide dan perspektif baru yang dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas implementasi berbagai kebijakan.
“Kami yakin mahasiswa memiliki banyak gagasan konstruktif yang dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk menyempurnakan pelaksanaan program-program prioritas,” ujarnya.
Meski mendukung program pemerintah, Faisol menegaskan PKB tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan terkait tata kelola, pengawasan, dan aspek teknis yang memerlukan pembenahan.
Ia juga menyinggung penanganan hukum terhadap sejumlah pihak yang diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program pemerintah sebagai bukti bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga akuntabilitas dan transparansi.
“Dari sisi tata kelola dan teknokrasi tentu masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengabaikan masalah yang muncul. Kami akan terus mengawal agar seluruh program berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi,” kata Faisol yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian.
Melalui langkah dialog tersebut, PKB berharap tercipta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, partai politik, dan kalangan mahasiswa sehingga berbagai program strategis nasional dapat dipahami secara utuh sekaligus terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat.
