Jakarta, lajunetwork.id – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan tantangan pembangunan global saat ini bukan hanya menentukan arah pembangunan, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Febrian dalam rangkaian misi diplomatik Indonesia pada High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, yang berlangsung pada 7–16 Juli 2026.
“Krisis pangan, perubahan iklim, meningkatnya beban utang, dan fragmentasi geopolitik membuat pembangunan semakin kompleks. Namun tantangan tersebut justru semakin menegaskan pentingnya SDGs. Pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi apakah kita memiliki tujuan yang tepat, melainkan apakah kita mampu mewujudkannya dengan cara yang tepat,” kata Febrian dalam agenda 2026 ECOSOC (United Nations Economic and Social Council) High-Level Segment.
Menurut Febrian, percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) membutuhkan tata kelola pembangunan global yang lebih adil, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia mendorong agar pembangunan global tidak lagi berjalan secara terfragmentasi. Komitmen internasional, kata dia, perlu diterjemahkan menjadi program nasional yang terukur, sementara inovasi harus diarahkan agar manfaatnya dapat diakses secara luas.
Febrian juga menekankan perlunya penguatan arsitektur pembiayaan pembangunan. Menurut dia, kemitraan global harus mampu memobilisasi investasi jangka panjang untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Selama berada di New York, Febrian mewakili Indonesia dalam sejumlah forum tingkat tinggi. Di antaranya General Debate of the Ministerial Segment, United Nations High-Level Meeting on Critical Energy Transition Minerals, Ministerial Roundtable on the Pact for the Future, ECOSOC High-level Segment, serta High-level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda.
Ia juga menjadi pembicara dalam diskusi sampingan atau side event bertajuk Leveraging Renewable Energy for Food Security through South – South and Triangular Cooperation. Forum tersebut membahas pemanfaatan energi terbarukan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui kerja sama antarnegara berkembang dan kemitraan dengan negara lain.
Dalam forum-forum tersebut, Indonesia menyuarakan pentingnya mulai menyiapkan kerangka pembangunan global setelah 2030. Agenda tersebut diharapkan tetap mempertahankan semangat SDGs sekaligus mampu merespons berbagai tantangan baru secara lebih tangguh, inklusif, dan inovatif.
Saat berbicara dalam side event mengenai energi terbarukan dan ketahanan pangan, Febrian menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam pembangunan. Menurut dia, transformasi pembangunan tidak dapat dilakukan oleh satu negara secara sendiri-sendiri.
“Tidak ada satu negara pun yang mampu melakukan transformasi ini sendirian. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular menjadi semakin penting, bukan hanya sebagai sarana alih teknologi, tetapi sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan, memperkuat investasi, mendorong inovasi, dan menciptakan kemitraan jangka panjang yang menghasilkan transformasi nyata,” ujarnya.
Selain menghadiri forum multilateral, Febrian melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan mitra strategis. Di antaranya dengan Direktur United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) Dima Al-Khatib, Swiss State Secretary to the 2030 Agenda Markus Reubi, Parliamentary State Secretary Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Bärbel Kofler, serta Special Representative of the President of the Russian Federation for Relations with International Organizations for Achieving SDGs Boris Yuryevich Titov.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda kerja sama, termasuk pembiayaan pembangunan, transisi energi, ekonomi hijau, pembangunan perkotaan berkelanjutan, serta penyusunan agenda pembangunan global pasca-2030.
Indonesia juga mendorong penguatan kolaborasi dalam pengembangan lapangan kerja hijau atau green jobs, hilirisasi industri, pembiayaan inovatif, dan perluasan Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat pencapaian SDGs.
Melalui rangkaian diplomasi di PBB tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk berperan sebagai penghubung antara negara maju dan negara berkembang dalam memperkuat multilateralisme serta mempercepat pencapaian target SDGs hingga 2030.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam mendorong tata kelola pembangunan global yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung agenda menuju Indonesia Emas 2045.
