Jakarta, lajunetwork.id – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta Pengusaha Tani Indonesia tidak lagi menjadikan proyek pemerintah sebagai tumpuan utama bisnis. Ia mendorong pelaku usaha pertanian membangun bisnis yang lebih besar dengan menyasar pasar ekspor.
Sudaryono mengatakan pemerintah sedang membuka sejumlah peluang perdagangan internasional untuk komoditas pertanian. Peluang itu, menurut dia, harus segera ditangkap pengusaha tani untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah produk pertanian Indonesia.
“Kalau sekarang pemerintah sedang membuka peluang ekspor ceker ayam ke China, peluang ekspor karet ke Rusia, atau komoditas lainnya, pengusaha tani harus ikut mengambil bagian,” kata Sudaryono dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat melantik pengurus Pengusaha Tani Indonesia (PTI) sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional I PTI di Kementerian Pertanian.
Ia meminta PTI mengubah orientasi usaha dari sekadar mengejar proyek pemerintah menjadi pengembangan bisnis pertanian yang sehat, berdaya saing, dan memiliki pasar internasional.
Menurut Sudaryono, peluang pertumbuhan sektor pertanian tidak hanya berasal dari belanja pemerintah. Ruang bisnis yang lebih luas terbuka ketika pelaku usaha mampu memanfaatkan peningkatan produksi nasional dan akses pasar global yang sedang dibangun pemerintah.
“Jangan hanya mencari akses proyek pemerintah. Bangun bisnis yang besar, bisnis yang sehat, bisnis yang berorientasi ekspor,” ujar dia.
Sudaryono mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pertanian sebagai salah satu sektor prioritas. Kebijakan tersebut, menurut dia, semestinya menjadi peluang bagi pengusaha untuk memperkuat produksi sekaligus membangun rantai bisnis pertanian yang terintegrasi.
Ia mengingatkan ruang proyek pemerintah memiliki batas. Selain itu, pelaksanaan proyek juga berada dalam pengawasan berbagai lembaga.
Sebaliknya, peluang usaha pertanian dinilai jauh lebih besar apabila pengusaha mampu membangun jaringan pemasaran dan menembus pasar internasional.
“Kita ingin pengusaha tani memakai jaringan yang kita miliki untuk membuka pasar. Peluangnya jauh lebih besar daripada hanya berebut proyek. Orientasinya harus ekspor dan menciptakan nilai tambah,” kata Sudaryono.
Ia mengatakan strategi bisnis pengusaha tani perlu diselaraskan dengan arah pembangunan nasional yang menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas pemerintah.
Menurut Sudaryono, momentum tersebut semestinya dimanfaatkan pelaku usaha untuk masuk ke sektor-sektor yang sedang dikembangkan pemerintah.
“Kalau era sekarang adalah era swasembada pangan, ya pengusaha juga harus bergerak mengikuti arah itu. Jangan justru mencari usaha yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Ini momentum besar yang harus dimanfaatkan,” ujar dia.
Pemerintah, kata Sudaryono, juga tengah menjalankan program pengembangan sembilan komoditas perkebunan strategis. Komoditas tersebut antara lain kelapa, kakao, kopi, pala, dan lada.
Program itu didukung anggaran sekitar Rp9,9 triliun. Pemerintah berharap pengembangan komoditas tersebut tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga mendorong tumbuhnya kegiatan perdagangan, industri pengolahan, dan ekspor.
Sudaryono meminta pengusaha tani bersiap mengambil posisi dalam rantai bisnis tersebut. Ketika pemerintah membangun sentra produksi komoditas, pelaku usaha dapat masuk sebagai pedagang, pengolah, hingga eksportir.
“Kalau pemerintah sedang membangun sentra kelapa, kakao, kopi, atau pala, maka pengusaha tani harus sudah bersiap menjadi pedagang, pengolah, hingga eksportir komoditas tersebut. Peluangnya sangat besar,” katanya.
Ia mencontohkan pembukaan akses ekspor durian Indonesia ke Cina sebagai salah satu hasil perluasan pasar yang dilakukan pemerintah. Menurut Sudaryono, terbukanya akses tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang besar bagi produk pertanian nasional untuk masuk ke pasar internasional.
Karena itu, ia meminta pengusaha tani tidak hanya menunggu peluang, tetapi ikut membangun ekosistem bisnis yang mampu memanfaatkan akses pasar yang telah dibuka pemerintah.
Di sisi lain, Sudaryono menegaskan pelayanan di Kementerian Pertanian harus berjalan secara bersih dan transparan. Ia meminta masyarakat melaporkan pihak yang mengaku memiliki kedekatan atau dapat mengurus kepentingan tertentu atas namanya dengan meminta imbalan.
“Kalau ada yang mengaku orang saya atau mengaku bisa mengurus sesuatu atas nama saya, laporkan saja. Tidak ada praktik seperti itu. Semua pelayanan dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan,” ujar Sudaryono.
