Jakarta, lajunetwork.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan inspeksi sekaligus mengevaluasi penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memetakan kebutuhan pemulihan, terutama terkait infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.
Tito mengatakan akan mendatangi sejumlah lokasi yang terdampak gempa untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar penanganan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat.
“Untuk bahan kita melakukan evaluasi dengan semua tim, dengan kementerian-kementerian, Kepala BNPB, jadi kita tahu titik mana yang memerlukan apa, mana yang rusak jalannya, otomatis Menteri PU (segera perbaiki),” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut Tito, pemetaan kondisi infrastruktur diperlukan agar setiap kerusakan dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan. Infrastruktur yang mengalami kerusakan akan menjadi bagian dari evaluasi bersama pemerintah pusat dan daerah.
Selain kondisi jalan dan infrastruktur lainnya, Tito menyoroti pemulihan jaringan listrik sebagai salah satu kebutuhan yang harus segera ditangani.
Saat melakukan peninjauan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, ia menemukan masih terdapat kecamatan yang belum memperoleh aliran listrik. Kondisi tersebut kemudian langsung dikoordinasikan dengan PT PLN (Persero).
“Saya langsung menelepon Dirut PLN, timnya turun langsung,” ujar Tito.
Tito menekankan bahwa pemulihan layanan dasar merupakan bagian penting dalam penanganan pascabencana. Selain listrik, pemerintah perlu memastikan jaringan internet dan komunikasi kembali berfungsi agar masyarakat serta petugas di lapangan dapat berkoordinasi dengan baik.
Akses jalan juga menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan proses evakuasi, distribusi bantuan, dan mobilitas masyarakat terdampak.
“Prioritas utama, evakuasi dan menolong korban, dan memulihkan infrastruktur dasar … listrik, internet, komunikasi ya, kemudian jalan, akses, harus dibuka,” kata Tito.
Mendagri menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama pada tahap awal penanganan bencana. Warga yang mengalami sakit atau luka harus segera mendapatkan layanan medis, sementara kebutuhan dasar keluarga terdampak perlu dipastikan terpenuhi.
Pemulihan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat. Infrastruktur yang paling dibutuhkan untuk mendukung kehidupan warga dan penanganan bencana akan didahulukan.
Selain jalan, perbaikan jembatan dan pemenuhan kebutuhan air minum juga menjadi bagian dari kebutuhan mendesak yang harus ditangani pemerintah.
Menurut Tito, penanganan pascagempa tidak dapat dilakukan sekaligus, melainkan melalui sejumlah tahapan. Pemerintah terlebih dahulu akan memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak dan memulihkan layanan dasar masyarakat.
Setelah tahap tersebut dilalui, penanganan akan memasuki masa transisi sebelum berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah akan menentukan bentuk penanganan permanen dengan mempertimbangkan kondisi serta tingkat kerusakan setiap infrastruktur.
Pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan kembali tidak dilakukan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak.
Tito juga meminta masyarakat bersabar selama proses pemulihan berlangsung. Menurut dia, penanganan bencana membutuhkan waktu dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat.
“Jadi, ya, masyarakat sabar, perlu waktu. Yang penting kita semua turun, bekerja sama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” tuturnya.
Pemerintah pun terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kebutuhan di setiap titik terdampak dapat dipetakan dan ditangani secara bertahap, dengan keselamatan masyarakat dan pemulihan layanan dasar sebagai prioritas.
