Jakarta, lajunetwork.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama pemerintah Australia menginisiasi penyusunan kurikulum regional mengenai perlindungan ruang publik. Inisiatif tersebut ditujukan untuk memperkuat keamanan dan ketahanan negara-negara ASEAN dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang.
Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Dionisius Elvan Swasono mengatakan perubahan modus operandi terorisme membutuhkan respons yang tidak hanya dilakukan secara nasional, tetapi juga melalui kerja sama lintas negara.
“Panduan ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi negara-negara ASEAN dalam memperkuat keamanan bersama,” kata Dionisius dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, penyusunan kurikulum pelatihan dan perangkat perlindungan ruang publik, target rentan, serta infrastruktur kritis merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang berlangsung di Bali pada 28–29 Juli 2026.
Pertemuan tersebut bertajuk ASEAN–Australia Counter-Terrorism Practical Exchange on Good Practice Approaches to Protect Crowded Spaces, Vulnerable Targets, and Critical Infrastructure Workshop.
Lokakarya itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Australia di bidang penanggulangan terorisme, khususnya dalam meningkatkan perlindungan terhadap lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan objek yang berpotensi menjadi sasaran serangan.
Forum tersebut juga menjadi wadah bagi negara-negara ASEAN dan Australia untuk bertukar pengalaman mengenai praktik baik dalam perlindungan ruang publik, target rentan, dan infrastruktur kritis.
Selain berbagi pengalaman, para peserta membahas penguatan kapasitas serta penyusunan pendekatan bersama untuk menghadapi ancaman terorisme yang dinilai semakin kompleks dan bersifat lintas batas.
Dionisius berharap kurikulum pelatihan regional beserta perangkat pendukung perlindungan yang disusun melalui kerja sama tersebut dapat menjadi rujukan bagi negara-negara ASEAN dalam meningkatkan sistem keamanan di masing-masing wilayah.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons ancaman, tetapi juga mendorong pendekatan yang lebih terpadu dalam melindungi masyarakat dan fasilitas strategis.
Duta Besar Australia untuk Penanggulangan Terorisme Gemma Huggins menyambut positif kerja sama Australia dengan ASEAN dalam menjaga keamanan kawasan.
“Australia sangat menghargai kemitraan eratnya dengan ASEAN. Seiring dengan terus berkembangnya ancaman terorisme, upaya perlindungan ruang publik, target rentan, dan infrastruktur kritis menuntut kita untuk tetap adaptif, kolaboratif, dan berpandangan ke depan,” ujarnya.
Menurut Gemma, dinamika ancaman terorisme mengharuskan negara-negara di kawasan untuk terus menyesuaikan strategi perlindungan. Kerja sama regional menjadi penting karena ancaman tersebut dapat melintasi batas negara dan melibatkan berbagai bentuk sasaran.
Lokakarya di Bali tersebut diikuti 102 peserta yang berasal dari berbagai unsur. Peserta mencakup perwakilan negara-negara anggota ASEAN, Australia, Sekretariat ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi masyarakat sipil, kalangan akademisi, induk organisasi olahraga, hingga sektor swasta.
Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa perlindungan ruang publik dan infrastruktur kritis membutuhkan pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena pengamanan ruang publik berkaitan dengan aktivitas masyarakat, pengelola fasilitas, sektor usaha, serta organisasi sosial.
Melalui inisiatif tersebut, BNPT menegaskan komitmennya untuk memperkuat diplomasi penanggulangan terorisme sekaligus memperluas jejaring kerja sama internasional.
Kerja sama Indonesia, Australia, dan negara-negara ASEAN diharapkan dapat menghasilkan pendekatan yang dapat diterapkan secara lebih luas sehingga kawasan memiliki kapasitas yang semakin kuat dalam mencegah dan menghadapi ancaman terorisme.
Penyusunan kurikulum regional itu pada akhirnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya ASEAN yang lebih aman, tangguh, dan adaptif dalam menghadapi perkembangan ancaman terorisme.
