Jakarta, lajunetwork.id – Pemerintah meminta masyarakat tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau, khususnya kabar tentang potensi tsunami yang tidak bersumber dari lembaga resmi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Informasi mengenai kondisi gunung dan dampaknya terhadap masyarakat akan diperbarui melalui kanal resmi pemerintah.
Menurut Qodari, masyarakat perlu berhati-hati dalam menerima informasi di tengah situasi kebencanaan. Kabar yang belum terverifikasi dapat menimbulkan kepanikan dan mengganggu upaya penanganan di lapangan.
“Bakom mengimbau masyarakat merujuk hanya pada informasi resmi pemerintah dan tidak meneruskan kabar seperti potensi tsunami yang tidak berasal dari sumber resmi,” kata Qodari dalam konferensi pers pembaruan informasi erupsi Gunung Anak Krakatau yang dipantau dari Jakarta, Ahad.
Ia mengatakan pemerintah akan menyampaikan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau secara berkala. Pemerintah, kata dia, berupaya memastikan informasi yang diterima masyarakat berasal dari data dan kajian lembaga yang berwenang.
Qodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pemerintah terus mengikuti perkembangan kondisi pascaerupsi. Sejumlah kementerian dan lembaga dilibatkan dalam pemantauan serta penanganan dampak erupsi.
Lembaga yang terlibat antara lain Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Bakom, kata Qodari, bertugas memastikan informasi dari berbagai lembaga tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat secara terkoordinasi.
“Informasi dari PVMBG, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan instansi terkait akan disinkronkan agar publik memperoleh informasi yang jelas mengenai apa yang terjadi, dampaknya, langkah pemerintah, dan apa yang perlu dilakukan masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, penyampaian informasi dalam situasi bencana tidak hanya menyangkut kondisi gunung. Masyarakat juga perlu mengetahui dampak erupsi terhadap aktivitas sehari-hari serta langkah mitigasi yang harus dilakukan.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Enam bandara ditutup sementara karena terdampak abu vulkanik.
Lima bandara lebih dulu menghentikan operasional penerbangan, yakni Bandara Radin Inten di Lampung, Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma di Jakarta, Bandara Pondok Cabe, serta Bandara Budiarto Curug di Tangerang.
Kemudian, berdasarkan pengujian lanjutan yang dilakukan pada sekitar pukul 12.00 WIB, Bandara Husein Sastranegara di Bandung juga dinyatakan terdampak abu vulkanik. Operasional penerbangan di bandara tersebut kemudian dihentikan sementara.
Penutupan bandara dilakukan sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga keselamatan penerbangan. Abu vulkanik dapat menjadi ancaman bagi pesawat, terutama apabila masuk ke dalam mesin atau mengganggu jarak pandang penerbangan.
Pemerintah masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan sebaran abu vulkanik dan dampaknya terhadap aktivitas transportasi.
Situasi erupsi Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya informasi yang cepat sekaligus akurat. Pemerintah meminta masyarakat tidak menjadikan pesan berantai, unggahan media sosial, atau informasi dari sumber yang tidak jelas sebagai dasar untuk mengambil keputusan.
Informasi mengenai potensi tsunami, status gunung api, kondisi penerbangan, maupun kebijakan evakuasi seharusnya menunggu keterangan dari lembaga yang memiliki kewenangan.
Di tengah kondisi tersebut, tantangan pemerintah bukan hanya menangani dampak erupsi, tetapi juga menjaga agar informasi kebencanaan tidak berkembang menjadi kepanikan.
Karena itu, masyarakat diimbau mengikuti pembaruan dari kanal resmi pemerintah dan memperhatikan arahan petugas di wilayah terdampak. Pemerintah menyatakan akan terus memperbarui informasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan
