Jakarta, lajunetwork.id – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Ade Jona Prasetyo menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menghadapi tantangan untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan kebijakan anggaran negara mampu mendorong aktivitas ekonomi di sektor riil.
Menurut Jona, dunia usaha membutuhkan stabilitas fiskal yang kredibel bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan, namun belanja negara juga harus memberikan dampak nyata terhadap kegiatan usaha.
“Dunia usaha membutuhkan dua hal berjalan bersamaan: fiskal yang kredibel dan ekonomi yang terus bergerak,” kata Jona dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia menilai dampak APBN perlu semakin terlihat melalui peningkatan investasi, pembangunan proyek, ekspansi usaha, serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Optimisme tersebut didukung oleh kinerja perekonomian nasional. Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Pada periode yang sama, investasi tumbuh 6,87 persen, sedangkan konsumsi pemerintah meningkat 15,97 persen.
Jona mengatakan capaian tersebut menunjukkan adanya ruang bagi pemerintah untuk mempertahankan momentum pertumbuhan melalui peningkatan kualitas dan efektivitas belanja negara.
Menurut Jona, tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut semakin berkualitas.
Ia berharap setiap belanja pemerintah mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian, terutama dengan meningkatkan keterlibatan pengusaha nasional, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri dalam negeri, serta tenaga kerja lokal.
“Setiap rupiah belanja pemerintah harus menghasilkan efek berganda yang semakin besar kepada ekonomi,” ujarnya.
Hipmi juga menilai kesinambungan kebijakan menjadi faktor penting di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Dalam konteks tersebut, pengalaman Suahasil Nazara di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan dapat membantu proses transisi kepemimpinan berlangsung cepat dan tetap menjaga kesinambungan program ekonomi pemerintah.
Jona juga mendorong penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan sektor riil. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya terlalu bergantung pada belanja pemerintah.
“Kita ingin APBN menjadi katalis, bukan satu-satunya mesin,” katanya.
Ia menilai APBN akan lebih efektif apabila belanja negara mampu menarik investasi swasta, mendorong perkembangan pengusaha daerah, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah.
Jona mengatakan penguatan aktivitas ekonomi tersebut penting bagi Indonesia karena pertumbuhan yang lebih tinggi dibutuhkan untuk memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lebih banyak wirausaha baru.
Hipmi, kata dia, siap menjadi mitra pemerintah dalam mendorong agenda tersebut. Dunia usaha berharap pemerintah mampu menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional sekaligus menciptakan iklim yang membuat pelaku usaha lebih berani melakukan ekspansi dan investasi.
“Target akhirnya harus sama: menjaga kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia sekaligus membuat dunia usaha semakin berani berekspansi, berinvestasi, dan membuka lapangan kerja,” ujar Jona.
