New York, lajunetwork.id – Para pemimpin negara kepulauan Pasifik menyoroti ancaman perubahan iklim dan kerentanan ekonomi negara-negara kecil dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Jumat (25/9).
Perdana Menteri Tuvalu Feleti Teo mengatakan kenaikan permukaan laut bukan lagi ancaman yang akan dihadapi negaranya pada masa mendatang, melainkan persoalan yang sudah terjadi saat ini.
“Perubahan iklim merupakan ancaman eksistensial terbesar bagi kelangsungan hidup, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan Tuvalu,” kata Teo.
Menurut dia, Tuvalu terus memperkuat upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu proyek adaptasi pesisir telah mereklamasi dan meninggikan lahan seluas 15,3 hektare di ibu kota Funafuti. Pemerintah kini juga tengah mengerjakan reklamasi tambahan seluas 10 hektare.
Teo mendesak agar pendanaan iklim diberikan dalam bentuk hibah dengan skala yang memadai untuk membantu negara-negara rentan menghadapi dampak perubahan iklim yang tidak terhindarkan, termasuk kerugian dan kerusakan akibat pemanasan global.
Dia juga menyerukan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 14 yang berfokus pada pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele mengatakan negara-negara kepulauan kecil masih menghadapi tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai guncangan eksternal.
Menurut Manele, satu bencana alam dapat menghapus hasil pembangunan yang telah dicapai selama bertahun-tahun.
Dia menilai kondisi negara-negara kepulauan kecil lebih tepat digambarkan melalui Indeks Kerentanan Multidimensi daripada hanya menggunakan ukuran pendapatan.
Instrumen PBB tersebut dirancang untuk mengukur kerentanan struktural serta rendahnya ketahanan negara berkembang dalam menghadapi berbagai guncangan eksternal.
Manele juga menyoroti dampak konflik bersenjata, krisis energi, dan gangguan perdagangan global terhadap perekonomian negara-negara kepulauan kecil. Kenaikan harga bahan bakar, kata dia, turut meningkatkan biaya pengiriman, listrik, pangan, dan berbagai layanan esensial.
Dia membandingkan tingginya belanja militer global dengan dukungan keuangan untuk pembangunan dan penanganan perubahan iklim. Manele menyebut belanja militer dunia mencapai lebih dari 2,9 triliun dolar AS pada tahun sebelumnya.
“Dalam waktu kurang dari 18 hari, dunia menghabiskan dana untuk persenjataan lebih besar daripada jumlah pendanaan iklim yang diberikan negara-negara maju selama satu tahun penuh,” ujarnya.
Sementara itu, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengingatkan para pemimpin dunia bahwa keberlanjutan pembangunan bergantung pada kemampuan manusia menjaga lingkungan.
“Kita hanya memiliki satu Bumi,” kata Marape.
Dia menyerukan agar kesejahteraan manusia, perdamaian, dan perlindungan lingkungan ditempatkan di atas perang serta kepentingan geopolitik yang sempit.
“Apa gunanya pembangunan jika kita merusak lingkungan yang menopang kehidupan manusia?” ujarnya.
Marape juga memperingatkan dampak hilangnya hutan, pencemaran laut, dan perubahan iklim yang semakin tidak stabil. Menurut dia, berbagai persoalan tersebut melampaui batas ekonomi, kekuatan militer, maupun wilayah negara.
“Tantangan yang dihadapi umat manusia tidak memandang besarnya ekonomi, kekuatan militer, ataupun batas-batas wilayah pada peta kita,” katanya.
Secara terpisah, para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF) bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan Deklarasi Damai Samudra Pasifik Biru (Blue Pacific Ocean of Peace Declaration), serta proses reformasi di lingkungan PIF dan PBB.
PIF terdiri atas 18 anggota, yakni Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Polinesia Prancis, Kiribati, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Nauru, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.
Sementara itu, Samoa Amerika dan Guam berstatus sebagai anggota asosiasi.
