Jakarta, lajunetwork.id – PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mendukung pengembangan ekosistem pangan nasional dengan menyiapkan lahan seluas 31 hektare untuk program hilirisasi ayam terintegrasi (HAT) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Direktur Utama PTPN I Abdul Rivai Ras mengatakan dukungan tersebut tidak hanya berupa penyediaan lahan, tetapi juga pemanfaatan aset produktif perkebunan untuk mengembangkan ekosistem peternakan modern.
“Peran PTPN I tidak berhenti pada penyediaan lahan. Perusahaan juga mendorong pemanfaatan aset produktif perkebunan agar memberikan nilai tambah sekaligus menjadi bagian dari pengembangan ekosistem peternakan modern,” kata Rivai dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Dari total lahan tersebut, 22 hektare akan dimanfaatkan PT Berdikari (Persero) untuk pembangunan fasilitas pembibitan ayam dan pabrik pakan. Adapun 9 hektare lainnya akan digunakan PT Ugiagri Harapan Indonesia (UHI) untuk pembangunan kandang pemeliharaan dan fasilitas pemotongan unggas.
Program HAT itu berlokasi di Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, dan menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat rantai pasok pangan nasional dari hulu hingga hilir.
Rivai mengatakan lokasi pembangunan telah ditinjau Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Jumat (25/9). Kunjungan tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pemerintah dan BUMN dalam pengembangan ekosistem pangan terintegrasi.
“Kehadiran Bapak Menteri Pertanian di Desa Mappesangka hari ini menjadi dorongan moral sekaligus penegasan atas sinergi strategis BUMN dan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya pemenuhan protein hewani masyarakat,” ujarnya.
Rivai mengatakan PTPN I mengembangkan program HAT melalui skema kerja sama operasi (KSO) bersama dua mitra strategis. Dengan PT Berdikari, PTPN I menyiapkan pemanfaatan lahan seluas 22 hektare dengan jangka waktu kerja sama 30 tahun. Pada tahap awal, lahan yang diusulkan untuk dimanfaatkan mencapai 15 hektare.
“Kolaborasi ini dirancang dari hulu ke hilir guna menciptakan rantai pasok unggas yang efisien, berdaya saing tinggi, dan memberi nilai tambah maksimal bagi perekonomian daerah,” katanya.
PT Berdikari nantinya mengembangkan sejumlah fasilitas, antara lain Farm Parent Stock (PS) Broiler, Farm PS Layer, unit penetasan atau hatchery, serta pabrik pakan terpadu.
Sementara itu, PT UHI akan membangun kandang komersial, farm pullet, fasilitas komersial petelur, Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), dan cold storage.
PTPN I memastikan pemanfaatan aset untuk program tersebut dilakukan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan tata ruang.
Tahapan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) juga telah diselesaikan. Perusahaan memastikan lokasi pembangunan RPHU dan cold storage tidak berada pada kawasan yang tumpang tindih dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Areal Kebun Camming yang digunakan untuk proyek tersebut juga disebut telah dipastikan sebagai lahan produktif dan tidak berada dalam konflik ataupun okupasi pihak lain.
Rivai mengatakan pengembangan HAT di Mappesangka diharapkan tidak hanya mengoptimalkan aset perkebunan, tetapi juga meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ketahanan pangan nasional.
Proyek tersebut diproyeksikan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan aktivitas usaha baru, dan penguatan rantai pasok pangan hewani di Sulawesi Selatan.
Pengembangan kawasan itu juga diharapkan memperkuat posisi Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan sebagai salah satu pemasok pangan hewani di kawasan Indonesia timur.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta pembangunan fasilitas HAT dipercepat agar dapat beroperasi sesuai target pemerintah.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, HAT 1 Juli tahun depan sudah beroperasi. Ini salah satu penekanan Presiden kepada kami. Oleh karena itu, tidak ada lagi hambatan, baik dari segi birokrasi maupun teknis,” kata Amran.
Dalam kunjungannya, Amran didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, jajaran direksi BUMN, PTPN I, PTPN III, ID FOOD, PT Berdikari, serta sejumlah pihak terkait.
