Jakarta, lajunetwork.id – Pemerintah menyiapkan teknologi kriptografi tahan kuantum untuk memperkuat keamanan data nasional di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman pencurian data terenkripsi yang berpotensi dibuka pada masa mendatang menggunakan komputer kuantum.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan keamanan siber menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis digital di Indonesia.
“Untuk melindungi ekonomi digital, pemerintah menyiapkan kriptografi tahan kuantum guna mengantisipasi risiko Harvest Now, Decrypt Later (HNDL), yaitu pencurian data terenkripsi untuk dibuka di masa depan menggunakan komputer kuantum,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Upaya tersebut ditempuh melalui penerapan Post-Quantum Cryptography (PQC) atau kriptografi pascakuantum, serta pembentukan Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kriptografi pascakuantum merupakan metode pengamanan informasi yang dirancang agar tetap mampu melindungi data dari potensi serangan komputer kuantum.
Teknologi ini dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan komputer kuantum di masa depan memecahkan sejumlah sistem kriptografi yang saat ini digunakan secara luas.
Ancaman HNDL menjadi perhatian karena pelaku dapat mengumpulkan data terenkripsi sekarang, kemudian berupaya membukanya ketika teknologi komputasi yang lebih canggih tersedia. Karena itu, kesiapan sistem keamanan perlu dibangun sebelum kemampuan tersebut berkembang lebih jauh.
Airlangga menegaskan pertumbuhan ekonomi digital harus diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai. Hal ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan layanan pembayaran elektronik di Indonesia.
Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar transaksi pada triwulan III 2025, atau meningkat 38,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Airlangga, ekonomi digital menjadi salah satu sektor strategis yang dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027.
Nilai transaksi bruto ekonomi digital Indonesia atau Gross Merchandise Value (GMV) tercatat mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025. Angka tersebut tumbuh sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Perkembangan tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi digital dalam mendorong aktivitas perdagangan, investasi, dan inovasi. Namun, peningkatan transaksi juga menuntut perlindungan data dan infrastruktur digital yang semakin kuat.
Selain memperkuat keamanan siber, pemerintah mendorong pengembangan infrastruktur digital, termasuk pusat data yang menjadi penopang berbagai layanan ekonomi berbasis teknologi.
Airlangga menyebut ketersediaan lahan, pasokan listrik, dan air merupakan tiga faktor penting dalam pengembangan pusat data di Indonesia.
Saat ini, kapasitas pusat data yang telah beroperasi mencapai sekitar 600–700 megawatt. Sementara itu, proyek yang masih berada dalam tahap perencanaan atau pipeline mencapai 1,3 gigawatt, dengan perkiraan nilai investasi sebesar 15–20 miliar dolar AS.
Di kawasan Batam, NVIDIA juga disebut tengah menjajaki peluang investasi senilai 4,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp80,1 triliun di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Rencana tersebut masih berada dalam tahap pembicaraan.
Pengembangan pusat data diharapkan dapat memperkuat kapasitas komputasi nasional sekaligus mendukung kebutuhan perusahaan teknologi, layanan digital, dan pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Pada sektor perdagangan digital, nilai transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce Indonesia diproyeksikan meningkat lebih dari 14 persen menjadi 71 miliar dolar AS. Proyeksi tersebut menempatkan Indonesia sebagai pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara.
Pemerintah juga menargetkan nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) mencapai Rp40 triliun pada akhir 2026. Target tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan realisasi transaksi 2025 yang mencapai Rp36,4 triliun.
Untuk mendukung pencapaian target itu, pemerintah terus memperkuat ekosistem perdagangan elektronik agar aktivitas ekonomi digital dapat berkembang secara berkelanjutan.
Sementara itu, kerja sama internasional di bidang kecerdasan buatan melalui World AI Collaboration Organization (WAICO) diperkirakan berpotensi menarik investasi sebesar 8–12 miliar dolar AS selama periode 2026–2030.
Berbagai inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas investasi teknologi dan meningkatkan kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian nasional.
Airlangga mengatakan, pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 membutuhkan dukungan dari sejumlah faktor utama.
Pemerintah menekankan pentingnya pertumbuhan investasi yang melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan ekspor produk bernilai tambah.
Untuk mendukung sasaran tersebut, investasi nasional ditargetkan tumbuh sebesar 8–9 persen, dengan nilai penanaman modal mencapai Rp2.258 triliun.
Menurut Airlangga, pengembangan ekonomi digital perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan yang terukur.
Penguatan infrastruktur, peningkatan investasi, pengembangan teknologi, dan perlindungan keamanan data menjadi elemen penting untuk memastikan sektor tersebut memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian.
“Dalam kerangka tersebut, ekonomi digital menjadi mesin pertumbuhan yang terukur,” ujarnya.
Pemerintah berharap sinergi antara pengembangan teknologi, peningkatan investasi, dan penguatan keamanan siber dapat mendorong daya saing ekonomi Indonesia sekaligus menciptakan fondasi digital yang lebih tangguh dalam menghadapi tantangan teknologi masa depan.
