Jakarta, lajunetwork.id – Rencana Perum Bulog membangun 100 infrastruktur pascapanen (IPP) dengan nilai investasi mencapai Rp5 triliun dinilai dapat memperkuat rantai pasok pangan nasional. Namun, pemerintah diminta tidak mengulangi persoalan lama yang menyebabkan proyek serupa berjalan lambat dan tidak tepat sasaran.
Pengamat pertanian Khudori menilai pembangunan IPP secara konsep sangat penting untuk meningkatkan kapasitas Bulog dalam pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pengolahan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan cadangan pangan nasional.
Menurut dia, Bulog memiliki modal besar untuk berkembang menjadi pemain utama dalam rantai pasok pangan nasional. Saat ini, perusahaan pelat merah tersebut memiliki jaringan 474 kompleks gudang dengan kapasitas lebih dari 3,8 juta ton, 101 kantor cabang, serta fasilitas pengolahan pangan yang telah tersebar di berbagai daerah.
“Bulog potensial menjadi perusahaan raksasa rantai pasok pangan, terutama beras dan pangan pokok lain,” ujar Khudori dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (3/5/2026).
Meski demikian, Khudori mengingatkan pembangunan 100 IPP berpotensi menghadapi hambatan serupa dengan proyek-proyek sebelumnya apabila penentuan lokasi dan jenis fasilitas tidak didasarkan pada studi kelayakan yang matang.
Dia mencontohkan proyek infrastruktur yang didanai dari penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2 triliun pada periode 2015–2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023, realisasi fisik proyek tersebut hingga semester I/2022 baru mencapai 38,67%.
Keterlambatan proyek itu dipicu berbagai persoalan, mulai dari kontraktor yang gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sengketa nilai pekerjaan, hingga tertundanya pembangunan gudang modern di Surabaya dan Makassar.
Selain itu, sejumlah lokasi pembangunan dinilai tidak layak setelah studi kelayakan dilakukan belakangan. Beberapa lahan diketahui berada di bukit berbatu, terpotong aliran sungai, hingga membutuhkan relokasi karena merupakan lahan hibah dari pemerintah daerah.
Khudori menilai risiko serupa masih mungkin terjadi dalam proyek IPP terbaru. Dari total 100 titik pembangunan yang direncanakan, sebanyak 52 lokasi berada di lahan milik Bulog, sedangkan 48 lokasi lainnya berasal dari hibah pemerintah daerah.
Dia menyarankan Bulog dan pemerintah mengubah pola perencanaan proyek dengan menyusun feasibility study terlebih dahulu sebelum menetapkan lokasi pembangunan. Dengan langkah itu, jenis fasilitas dan kapasitas yang dibangun dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Supaya lokasi dan jenis IPP yang dibangun benar-benar presisi,” katanya.
Namun demikian, Khudori pesimistis pendekatan tersebut akan diterapkan secara optimal karena proyek ini berada di bawah payung Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 yang menitikberatkan pada percepatan pelaksanaan.
Jika proses perencanaan tetap dilakukan secara terburu-buru, dia memperkirakan target penyelesaian 100 IPP berpotensi mengalami keterlambatan signifikan dari jadwal awal.
“Yang digadang-gadang segera tersedia itu mungkin baru selesai 10 tahun kemudian,” ujarnya.
