Jakarta, lajunetwork.id – Institute for Policy Studies (IPS) menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah semakin menunjukkan peran strategis sebagai penggerak utama investasi nasional. Pada triwulan I 2026, investasi berbasis hilirisasi tercatat mencapai Rp147,5 triliun atau sekitar 29,6 persen dari total realisasi investasi nasional sebesar Rp498,8 triliun.
Peneliti IPS, Indra Kusumawardhana, mengatakan capaian tersebut mencerminkan bahwa hilirisasi tidak lagi dipandang sebatas kebijakan pengolahan sumber daya alam. Menurutnya, hilirisasi telah berkembang menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah, penguatan sektor industri, serta pemerataan investasi di berbagai daerah.
“Hilirisasi kini menjadi salah satu motor utama investasi nasional. Namun keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi, melainkan juga dari kemampuannya menciptakan transfer teknologi, industri turunan, keterlibatan tenaga kerja lokal, dan penguatan rantai pasok domestik,” ujar Indra dalam keterangan tertulis IPS di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan hasil kajian IPS, sektor mineral masih menjadi penyumbang terbesar investasi hilirisasi dengan nilai mencapai Rp98,3 triliun. Komoditas nikel menjadi kontributor utama dengan investasi sebesar Rp41,5 triliun, diikuti tembaga senilai Rp20,7 triliun serta industri besi dan baja yang menyumbang Rp17 triliun.
Sementara itu, sektor perkebunan dan kehutanan mencatat investasi hilirisasi sebesar Rp48,6 triliun. Adapun sektor minyak dan gas bumi berkontribusi sekitar Rp600 miliar pada periode yang sama.
Kajian IPS juga menunjukkan pemerataan investasi nasional mulai mengalami perkembangan positif. Sebanyak 75,5 persen realisasi investasi pada triwulan I 2026 tercatat berada di luar Pulau Jawa, dengan Sulawesi Tengah dan Maluku Utara menjadi dua wilayah utama pengembangan industri pengolahan mineral.
Menurut IPS, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi mulai mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan nasional.
Meski demikian, lembaga tersebut mengingatkan agar arah kebijakan hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan awal komoditas. Pemerintah dinilai perlu mendorong proses pendalaman industri (industrial deepening) melalui pengembangan sektor manufaktur yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
Selain itu, penguasaan teknologi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan industri turunan juga dinilai menjadi faktor penting agar manfaat hilirisasi dapat dirasakan secara lebih luas oleh perekonomian nasional.
Dalam kajiannya, IPS mencatat industri pengolahan masih mampu tumbuh sebesar 5,04 persen pada triwulan I 2026. Namun, sektor tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor serta terbatasnya ekspor produk manufaktur dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut, IPS merekomendasikan pemerintah terus memperkuat kebijakan investasi yang mampu memberikan dampak produktif dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional.
Beberapa langkah yang disarankan meliputi peningkatan transfer teknologi dari investor kepada industri dalam negeri, penguatan keterlibatan perusahaan nasional dalam rantai pasok global, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta optimalisasi belanja negara pada program-program yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang.
Dengan strategi tersebut, hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga memperkuat daya saing industri nasional, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di berbagai wilayah Indonesia.
