Teheran – Pemerintah Iran secara resmi menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menolak draf resolusi yang diajukan Amerika Serikat terkait pengelolaan Selat Hormuz. Teheran menilai usulan Washington tersebut sebagai manuver politik yang dibungkus dengan dalih menjaga kebebasan pelayaran internasional.
Dalam pernyataan resminya pada Kamis (7/5/2026), perwakilan Iran di PBB meminta seluruh negara anggota DK PBB untuk tidak tunduk pada tekanan politik Amerika Serikat.
“Iran menyerukan kepada negara-negara anggota agar bertindak berdasarkan logika dan prinsip, bukan tekanan, untuk menolak rancangan tersebut,” demikian pernyataan resmi delegasi Iran di markas besar PBB.
Iran menegaskan bahwa persoalan di Selat Hormuz tidak dapat diselesaikan melalui resolusi yang dinilai timpang dan berpihak. Menurut Teheran, stabilitas di jalur pelayaran strategis tersebut hanya dapat dipulihkan melalui langkah konkret berupa penghentian perang secara permanen, pencabutan blokade laut, serta pemulihan penuh aktivitas pelayaran internasional.
Pernyataan itu muncul sebagai respons atas langkah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, yang pada Selasa (5/5/2026) menyerahkan draf resolusi kepada DK PBB. Dalam proposal tersebut, Washington mendesak Iran menghentikan pemasangan ranjau laut serta kebijakan pemungutan biaya lintas kapal di Selat Hormuz.
Meski Rubio menyebut bahasa dalam rancangan resolusi itu telah disederhanakan agar lebih mudah diterima berbagai pihak, Iran tetap memandang langkah tersebut sebagai upaya Washington untuk mengamankan kepentingan geopolitiknya di tengah ketegangan kawasan yang belum mereda.
Teheran juga menuding Amerika Serikat tengah berupaya melegitimasi tindakan-tindakan yang dianggap tidak sah melalui jalur diplomasi internasional.
Sementara itu, upaya Amerika Serikat untuk mendorong resolusi terkait Selat Hormuz diperkirakan kembali menghadapi hambatan besar. Pada April lalu, DK PBB gagal mengadopsi resolusi serupa setelah mendapat veto dari dua anggota tetap Dewan Keamanan, yakni Rusia dan China.
Rusia kembali menunjukkan sikap keras terhadap proposal Washington. Wakil Tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menilai draf resolusi tersebut mengandung unsur konfrontatif yang berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam hukum internasional.
“Usulan tersebut sarat akan unsur yang tidak benar dan konfrontatif. Bahasanya dapat ditafsirkan oleh negara-negara tidak bertanggung jawab untuk melegitimasi penggunaan kekerasan,” ujar Nebenzia.
Dengan penolakan tegas dari Rusia dan China, draf resolusi yang diusung Amerika Serikat diperkirakan sulit memperoleh dukungan penuh di DK PBB. Kondisi ini membuat situasi di Selat Hormuz tetap berada dalam ketidakpastian tinggi di tengah meningkatnya tensi geopolitik kawasan Timur Tengah.
