Jakarta, lajunetwork.id – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pengerahan 1.000 perwira TNI ke sejumlah kabupaten untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rencana tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan bersama sejumlah pakar dan akademisi untuk membahas pengelolaan lahan gambut serta upaya mengantisipasi potensi karhutla. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).
Prabowo mengatakan para perwira yang ditugaskan terdiri atas perwira berpangkat mayor hingga kolonel. Mereka akan ditempatkan di daerah-daerah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan lahan tanpa menggunakan cara pembakaran.
“Saya sudah tugaskan TNI, nanti mungkin Polri, saya turunkan 1.000 perwira, mayor, letkol, kolonel. Seribu, saya turunkan ke kabupaten-kabupaten itu, untuk memberi edukasi,” ujar Prabowo dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden yang dipublikasikan Jumat.
Menurut Prabowo, edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat pencegahan karhutla dari tingkat daerah. Pemerintah juga berupaya menyediakan alternatif bagi warga yang membutuhkan lahan agar kebutuhan tersebut tidak mendorong praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar.
Ia mengatakan masyarakat yang membutuhkan lahan dapat menyampaikan kebutuhannya kepada pemerintah. Selain penyediaan lahan, pemerintah juga akan menyiapkan sarana pendukung, termasuk pompa.
“Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian,” kata Prabowo.
Prabowo menekankan bahwa kebijakan pencegahan karhutla perlu berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak ingin masyarakat menjadi korban akibat persoalan pengelolaan lahan maupun kebakaran.
“Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita,” ujarnya.
Selain menyasar masyarakat, pemerintah juga akan melakukan penertiban terhadap perusahaan yang dinilai tidak memenuhi kewajibannya dalam mencegah dan menangani karhutla.
Prabowo menyebut sejumlah fasilitas dan kesiapan yang harus dimiliki perusahaan, di antaranya menara pemantau untuk mendeteksi potensi kebakaran, embung sebagai sumber air, serta tim pemadam kebakaran yang melibatkan karyawan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Presiden juga meminta para pakar dan akademisi memberikan masukan mengenai strategi pencegahan kebakaran, khususnya di kawasan hutan dan lahan gambut yang memiliki karakteristik berbeda dalam penanganan kebakaran.
Menurut dia, mitigasi harus dilakukan sebelum kebakaran terjadi. Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan tindakan pemadaman ketika titik api sudah muncul.
Karena itu, Prabowo mendorong penyediaan infrastruktur pemadaman sejak dini, seperti embung dan pompa air di lokasi yang membutuhkan.
“Soal mitigasi fisik kita lakukan ya. Pemadam kebakaran harus siap, nggak ada, jauh sebelum kebakaran bikin embung, embung, embung, embung. Belum ada kebakaran bikin pompa, pompa, pompa, siapkan semua itu,” kata Prabowo.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pendekatan pemerintah yang menggabungkan edukasi masyarakat, penyediaan sarana pencegahan, serta pengawasan terhadap pelaku usaha untuk mengurangi risiko terjadinya karhutla.
