Jakarta, lajunetwork.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan terus mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Buru Selatan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia guna melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengembangan Program Kampung Nelayan serta perlindungan bagi nelayan di daerah itu.
Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis DPRD dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan.
Dalam pertemuan dengan jajaran KKP, sejumlah isu penting dibahas, mulai dari peluang mendapatkan alokasi Program Kampung Nelayan, peningkatan sarana dan prasarana perikanan, hingga berbagai persoalan yang masih dihadapi nelayan di lapangan.
Salah satu fokus pembahasan adalah terkait pendataan dan perlindungan nelayan melalui kepemilikan Kartu Nelayan. DPRD menilai keberadaan kartu tersebut sangat penting karena menjadi dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan dan perlindungan sosial dari pemerintah.
Pimpinan DPRD Kabupaten Buru Selatan dalam kesempatan itu menegaskan bahwa daerahnya memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar sehingga memerlukan dukungan yang lebih optimal dari pemerintah pusat untuk pengembangannya.
Menurutnya, sebagai wilayah kepulauan dengan kawasan laut yang luas, Buru Selatan memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendapatkan dukungan program yang dapat memperkuat kapasitas nelayan dan meningkatkan produktivitas sektor perikanan.
Selain menyampaikan kebutuhan pengembangan kawasan nelayan, DPRD juga membawa berbagai aspirasi masyarakat pesisir yang berkaitan dengan akses terhadap bantuan pemerintah, jaminan perlindungan sosial bagi nelayan, serta pentingnya pendataan yang akurat agar program-program pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan menyambut positif kunjungan tersebut.
Dalam pertemuan itu, KKP memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengusulan program, syarat administrasi yang harus dipenuhi pemerintah daerah, serta peluang dukungan yang dapat diberikan pemerintah pusat untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Buru Selatan.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Kabupaten Buru Selatan berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan.
Program Kampung Nelayan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas kawasan pesisir melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi masyarakat nelayan.
DPRD juga optimistis bahwa dukungan pemerintah pusat akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.
Dengan pengelolaan potensi perikanan yang lebih baik, sektor kelautan di Buru Selatan diyakini mampu menjadi salah satu penggerak utama pembangunan daerah.
Kunjungan kerja tersebut sekaligus menunjukkan komitmen DPRD Kabupaten Buru Selatan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir serta memastikan berbagai program strategis pemerintah dapat menjangkau dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.
