Jakarta, lajunetwork.id – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris memperkuat kerja sama dalam bidang konservasi alam, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan kawasan lindung.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dan Perwakilan Khusus Inggris Bidang Alam, Ruth Davis, yang berlangsung dalam rangkaian kegiatan London Climate Action Week di London, Inggris, awal pekan ini.
Dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai langkah lanjutan terkait implementasi Satuan Tugas Konservasi Bentang Alam dan Spesies Ikonik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Satgas tersebut memiliki mandat strategis untuk memperkuat upaya konservasi nasional, mengembangkan sumber pembiayaan inovatif, mendukung target FOLU Net Sink 2030, serta membangun model pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Menurut Raja Juli Antoni, Indonesia saat ini telah memiliki fondasi hukum yang kuat dan dukungan politik yang memadai untuk memperkuat agenda konservasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh mandat tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan program yang menghasilkan dampak nyata.
“Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat serta dukungan politik pada tingkat tertinggi untuk memperkuat konservasi alam. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan mandat tersebut menjadi reformasi kebijakan, proyek percontohan yang dapat direplikasi, dan hasil konservasi yang terukur bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Menteri Kehutanan menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Inggris terhadap berbagai program konservasi yang dijalankan Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah komitmen pendanaan awal senilai 2 juta poundsterling yang telah diumumkan pada April 2026.
Dana tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat berbagai inisiatif konservasi, termasuk pengembangan model pembiayaan yang mampu menjamin keberlanjutan pengelolaan kawasan lindung di Indonesia.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa pengembangan pembiayaan inovatif untuk konservasi tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran negara dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Menurutnya, seluruh skema yang dikembangkan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas ekologis, serta menjamin manfaat yang adil bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi.
“Pembiayaan inovatif merupakan pelengkap dari pembiayaan pemerintah dan bukan bentuk privatisasi taman nasional,” tegasnya.
Selain membahas penguatan kelembagaan konservasi, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai pengembangan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) yang diharapkan menjadi model konservasi bentang alam berbasis kolaborasi.
Program tersebut dirancang untuk mengintegrasikan perlindungan spesies kunci seperti gajah Sumatera dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mobilisasi investasi jangka panjang bagi kegiatan konservasi.
Pendekatan ini dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.
Menteri Kehutanan mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini memiliki 57 taman nasional dengan luas hampir 18 juta hektare yang menjadi habitat berbagai spesies langka dan ekosistem penting dunia.
Besarnya wilayah konservasi tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang berkelanjutan agar fungsi perlindungan alam dapat berjalan secara optimal.
Karena itu, pemerintah tengah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan, termasuk melalui skema blended finance, pendanaan filantropi, serta pembiayaan publik.
“Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan pendekatan pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan, termasuk melalui skema blended finance, filantropi, dan pembiayaan publik guna menutup kesenjangan pendanaan konservasi yang masih cukup besar,” katanya.
Pertemuan bilateral tersebut juga menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan global berupa hilangnya keanekaragaman hayati dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
Indonesia dan Inggris sepakat untuk terus memperkuat dialog serta menjajaki berbagai peluang kerja sama konkret dalam pengelolaan kawasan lindung yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Melalui kerja sama tersebut, kedua negara berharap upaya konservasi tidak hanya mampu melindungi ekosistem dan spesies penting, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat global.
