Jakarta, lajunetwork.id – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai Provinsi Papua memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan transformasi sektor kehutanan nasional melalui penerapan konsep Multiusaha Kehutanan (MUK). Pendekatan tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum APHI, Soewarso, mengatakan pengelolaan hutan di Papua tidak seharusnya hanya bergantung pada pemanfaatan kayu sebagai komoditas utama. Menurutnya, pengembangan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, hingga perdagangan karbon dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
“Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Soewarso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, APHI tengah melaksanakan roadshow ke berbagai daerah guna memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu agenda penting dilakukan di Provinsi Papua melalui pertemuan bersama Gubernur Papua.
Dalam pertemuan tersebut, APHI mendorong penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua untuk jangka menengah hingga panjang. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan pengembangan sektor kehutanan yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan mampu menghidupkan kembali industri kehutanan dari sektor hulu hingga hilir.
Roadmap itu juga diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan industri pengolahan hasil hutan yang lebih dekat dengan sumber bahan baku, pengembangan jasa lingkungan berbasis karbon, serta penyempurnaan regulasi guna meningkatkan daya saing produk kehutanan asal Papua.
Selain itu, APHI mengusulkan sejumlah kebijakan strategis kepada Pemerintah Provinsi Papua. Di antaranya pembukaan akses ekspor langsung kayu gergajian dari Papua, penyempurnaan kebijakan mengenai dimensi kayu olahan agar pemanfaatan jenis kayu selain merbau semakin optimal, serta harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat implementasi Multiusaha Kehutanan.
Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyatakan dukungannya terhadap berbagai langkah transformasi sektor kehutanan yang tetap mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat.
Menurutnya, pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai inisiatif yang mampu meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
“Kami menyambut baik berbagai program yang dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan hutan lestari yang tidak merusak lingkungan,” kata Mathius.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua juga terus memperkuat infrastruktur pendukung, termasuk pengembangan kapasitas Pelabuhan Jayapura dan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sarmi. Infrastruktur tersebut dipersiapkan untuk mendukung distribusi hasil hutan sekaligus membuka peluang ekspor produk kehutanan langsung dari Papua.
Meski demikian, Mathius menegaskan usulan pembukaan ekspor langsung kayu gergajian maupun perluasan kebijakan penampang kayu olahan perlu didukung kajian ilmiah yang komprehensif. Kajian tersebut nantinya akan dimasukkan dalam roadmap pembangunan kehutanan Papua sebagai dasar koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat.
Selain membahas pengembangan industri kehutanan, pertemuan APHI dan Pemerintah Provinsi Papua juga menyinggung peluang penguatan pembiayaan pendidikan kehutanan melalui optimalisasi dana kompensasi hak ulayat.
Usai pertemuan dengan gubernur, APHI melanjutkan pembahasan teknis bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua guna menyusun roadmap pengelolaan hutan Papua untuk periode lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Melalui kolaborasi tersebut, APHI berharap Papua dapat menjadi contoh pengelolaan hutan modern yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.
