Jakarta, lajunetwork.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga pemerintah untuk membahas kondisi perekonomian nasional serta langkah-langkah mitigasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi dunia usaha dan ketenagakerjaan.
Pertemuan tersebut melibatkan Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Fokus pembahasan diarahkan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan yang belakangan dihadapi sektor industri.
Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senin, Dasco mengatakan rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah masukan dan langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kondisi ekonomi yang berkembang.
“Pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini kemudian terjadi,” ujar Dasco.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah harga gas industri. Menurut Dasco, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan perkembangan positif terkait upaya pemerintah menurunkan kembali harga gas industri setelah sebelumnya mengalami kenaikan.
Ia menilai kebijakan tersebut menjadi kabar baik bagi pelaku industri maupun para pekerja karena biaya energi merupakan salah satu komponen utama dalam aktivitas produksi.
Dasco menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir serikat pekerja menyampaikan kekhawatiran mengenai tingginya harga gas industri yang dinilai dapat meningkatkan beban operasional perusahaan. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada efisiensi usaha hingga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dengan adanya upaya penyesuaian harga gas, pemerintah diharapkan dapat membantu menjaga daya saing industri nasional sekaligus mempertahankan keberlangsungan lapangan kerja.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah menerima berbagai masukan dari asosiasi industri dan serikat pekerja selama sekitar 10 hari terakhir. Aspirasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah kebijakan yang dinilai mampu menjawab kebutuhan dunia usaha tanpa mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kerja.
Menurut Bahlil, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan aktivitas industri tetap berjalan sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri,” kata Bahlil.
Melalui koordinasi lintas lembaga tersebut, DPR dan pemerintah berharap berbagai kebijakan yang disiapkan dapat memperkuat ketahanan sektor industri, meningkatkan iklim investasi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global.
