Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lonjakan harga plastik yang terjadi akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Ia menilai kondisi ini dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai beralih ke penggunaan kemasan ramah lingkungan.
Menurut Puan, meski plastik selama ini menjadi pilihan utama karena praktis, dampak ekologisnya sangat besar dan perlu dikurangi secara bertahap.
Ia mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mulai mempertimbangkan alternatif kemasan berbahan organik yang lebih berkelanjutan.
Kenaikan harga plastik saat ini disebut cukup signifikan, bahkan mencapai 30 hingga 80 persen. Kondisi tersebut dinilai memberi tekanan tambahan bagi pelaku usaha kecil yang selama ini beroperasi dengan margin keuntungan terbatas.
Selain harga yang meningkat, pasokan plastik juga dilaporkan mulai sulit diperoleh di sejumlah daerah.
Puan menyebut sejumlah alternatif kemasan tradisional seperti daun pisang dan daun jati masih mudah ditemukan dan bisa dimanfaatkan kembali.
Menurutnya, penggunaan bahan alami tersebut tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah pada produk, terutama dari sisi aroma dan keunikan.
Ia mencontohkan sejumlah kuliner tradisional yang sudah lama menggunakan kemasan organik, seperti nasi liwet, gudeg, hingga mi lethek.
Selain aspek ekonomi, penggunaan kemasan ramah lingkungan juga dinilai mendukung agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Mengacu pada data United Nations Environment Programme, limbah plastik global mencapai puluhan juta ton setiap tahun dan mencemari ekosistem perairan.
Dalam konteks tersebut, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Puan menegaskan bahwa DPR mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam mendukung peralihan ini.
Ia menyebut perlunya kebijakan, sistem, dan dukungan infrastruktur agar penggunaan kemasan organik dapat diadopsi secara luas oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Menurutnya, jika ekosistem pendukung tersedia, masyarakat akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan tersebut.
DPR juga akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan terkait pengurangan plastik dan penguatan ekonomi hijau dapat berjalan efektif.
Lonjakan harga plastik yang terjadi saat ini dinilai bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk mempercepat transformasi menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan di Indonesia.
