Jakarta, lajunetwork.id – Integrasi sistem dinilai menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional di tengah kebutuhan memperkuat konektivitas dan daya saing ekonomi Indonesia.
CEO MOSTRANS sekaligus dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), Berty Argiyantari, mengatakan Indonesia pada dasarnya telah memiliki berbagai infrastruktur dan aset pendukung logistik, seperti pelabuhan, gudang, dan depo.
Namun, menurut Berty, keberadaan aset tersebut belum sepenuhnya didukung sistem yang terintegrasi. Kondisi itu menyebabkan sejumlah aset berjalan secara terpisah sehingga berpotensi meningkatkan biaya logistik dan memperpanjang waktu pengiriman.
“Secara aset, kita sudah punya konektivitas, pelabuhan, gudang, depo, tapi secara sistem belum terintegrasi. Masih jalan sendiri-sendiri sehingga biaya naik dan lead time panjang,” kata Berty dalam sesi Transportation pada Industrial Summit 2026 di Jakarta, Kamis.
Berty menjelaskan, peningkatan efisiensi logistik tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbaiki kinerja masing-masing aset. Keterhubungan antartitik dalam rantai pasok juga harus diperkuat agar arus barang dapat bergerak secara lebih efektif dari sumber permintaan hingga konsumen.
Ia berharap pengembangan sistem logistik ke depan mampu menghubungkan seluruh proses secara menyeluruh atau end-to-end, mulai dari sisi permintaan hingga barang diterima konsumen.
“Ke depannya, kita harap semua terkoneksi dari demand sampai konsumen secara end-to-end,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang masih dihadapi sektor logistik adalah backhaul, yakni ketersediaan muatan untuk kendaraan setelah menyelesaikan pengiriman ke daerah tujuan.
Menurut Berty, persoalan tersebut membuat sebagian kapasitas angkutan tidak termanfaatkan secara optimal. Ia mencontohkan pengiriman sejumlah truk menuju Surabaya yang tidak selalu diikuti dengan muatan pada perjalanan kembali.
“Masalah terbesar adalah backhaul, muatan balik. Kita kirim 10 truk ke Surabaya, baliknya yang ada isinya cuma 4-5 truk. Sisanya kosong atau menunggu,” tuturnya.
Kondisi tersebut, lanjut dia, menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan efisiensi melalui pemanfaatan kapasitas angkutan secara lebih optimal.
Kebutuhan pengiriman dari berbagai daerah dapat dipertemukan dalam suatu sistem yang lebih terhubung sehingga kendaraan yang sebelumnya kembali dalam kondisi kosong dapat memperoleh muatan untuk perjalanan berikutnya.
Dengan demikian, optimalisasi logistik tidak hanya dilihat dari seberapa baik sebuah pelabuhan, gudang, depo, maupun armada beroperasi secara individual, tetapi juga dari bagaimana seluruh komponen tersebut bekerja sebagai satu kesatuan.
Berty juga menilai ukuran keberhasilan sektor logistik perlu mengalami perubahan. Menurutnya, indikator kinerja atau key performance indicator (KPI) tidak seharusnya hanya berfokus pada performa masing-masing aset.
Pengukuran kinerja perlu diarahkan pada optimalisasi keseluruhan rantai pasok agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh pengguna jasa dan konsumen.
“KPI (key performance indicator) kita harus bergeser dari sekadar performa aset ke optimalisasi end-to-end yang menciptakan nilai bagi konsumen,” ujarnya.
Untuk mewujudkan sistem tersebut, Berty menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak. Akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan pemerintah dinilai perlu membangun kerja sama melalui pendekatan quadruple helix.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi dan kebijakan yang mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga keberlanjutan sektor logistik nasional.
Penguatan integrasi logistik menjadi semakin penting seiring dengan upaya pemerintah menekan biaya logistik nasional.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada April 2026 menyebut biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah kemudian mendorong terbentuknya sistem logistik yang lebih efisien, terintegrasi, dan adaptif untuk memperkuat konektivitas serta daya saing ekonomi nasional.
Di sisi transportasi, Kementerian Perhubungan pada Agustus 2026 menyatakan tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas). Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat integrasi sistem transportasi sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi barang.
Pemerintah menargetkan biaya logistik turun dari angka dasar 14,29 persen terhadap PDB pada 2022 menjadi 12,5 persen pada 2029. Dalam jangka panjang, angka tersebut ditargetkan terus ditekan hingga mencapai 8 persen pada 2045.
Target tersebut menunjukkan bahwa pembenahan sektor logistik tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan integrasi sistem, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi antarpelaku dalam rantai pasok.
Berty menilai keterhubungan antara pelaku usaha, aset, teknologi, dan proses distribusi menjadi fondasi penting untuk membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien.
Dengan pendekatan yang terintegrasi, kapasitas infrastruktur dan transportasi yang telah tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pada akhirnya, efisiensi tersebut dapat membantu menekan biaya distribusi, memperpendek waktu pengiriman, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
