Jakarta, lajunetwork.id – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut negara-negara anggota BRICS telah mencapai kesepahaman atas sebagian besar substansi yang dibahas dalam Pertemuan Menteri Perdagangan BRICS (BRICS Trade Ministers’ Meeting/TMM) di Jaipur, India.
Namun, pertemuan yang berlangsung pada Jumat (7/8) tersebut belum menghasilkan pernyataan bersama (joint statement) dari seluruh negara anggota.
Budi mengatakan Indonesia tetap mendorong penguatan kerja sama perdagangan antarnegara BRICS, terutama untuk menghadapi berbagai tantangan dalam perdagangan global.
“Indonesia mendukung penuh berbagai inisiatif konkret BRICS yang memperkuat perdagangan, mulai dari memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, membangun nilai pasok yang lebih tangguh, serta mendorong transformasi digital.
Hal ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat empat agenda utama yang menjadi pembahasan para menteri perdagangan negara anggota BRICS.
Agenda pertama berkaitan dengan penguatan sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pusatnya.
Negara anggota BRICS juga mendorong agar aspek pembangunan tetap menjadi perhatian utama, termasuk penerapan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang.
Selain itu, dibahas pula upaya memulihkan sistem penyelesaian sengketa perdagangan dua tingkat di WTO.
Agenda kedua menyangkut peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perdagangan internasional. Fokus pembahasan diarahkan pada peningkatan akses pembiayaan perdagangan bagi UMKM.
Dalam agenda tersebut turut dibahas prinsip panduan penilaian kredit serta Jaipur Consensus untuk mengkaji mekanisme invoice discounting di antara negara BRICS.
Selanjutnya, negara-negara BRICS membahas Workplan on BRICS Shared Understanding on Global Value Chains. Program ini diarahkan untuk membangun rantai nilai global yang lebih kuat, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
Penguatan tersebut mencakup digitalisasi dokumen perdagangan, peningkatan konektivitas, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kapasitas industri.
Agenda keempat membahas BRICS Principles to Facilitate Digitally Delivered Services Across Borders. Inisiatif ini ditujukan untuk mendorong perdagangan jasa digital lintas negara dan meningkatkan perdagangan intra-BRICS.
Kerja sama tersebut juga mencakup peningkatan keterampilan digital serta penguatan ekonomi digital, khususnya di negara-negara berkembang.
Budi menegaskan Indonesia akan terus mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.
Menurutnya, penguatan sistem perdagangan multilateral menjadi semakin penting di tengah meningkatnya berbagai tekanan dan ketidakpastian dalam perdagangan global.
“Indonesia menegaskan pentingnya menjaga sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan (rules-based) melalui WTO yang kuat, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global,” ujar Budi.
Ia menilai negara-negara BRICS perlu mengarahkan kerja sama pada langkah konkret yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian, terutama bagi negara berkembang.
“Pada saat yang sama, BRICS perlu terus menghadirkan kerja sama nyata yang memberikan manfaat langsung bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang,” katanya.
Indonesia juga menilai kerja sama BRICS dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkuat ketahanan perdagangan global. Fokus pada UMKM, rantai pasok, digitalisasi, serta perdagangan jasa dinilai dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
Meski belum mencapai kesepakatan untuk menerbitkan joint statement, Budi menyebut sebagian besar substansi pembahasan telah mendapatkan persetujuan para menteri perdagangan negara anggota BRICS.
