Jakarta, lajunetwork.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap kegiatan penyuluhan pertanian sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Tito, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang bekerja langsung bersama petani di lapangan. Dalam hal ini, penyuluh pertanian memiliki peran strategis untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan pelaksanaan program di tingkat daerah.
Tito menyampaikan hal tersebut setelah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai pengelolaan sarana dan prasarana serta ketenagaan penyuluhan pertanian untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, Kementerian Pertanian membutuhkan dukungan tenaga lapangan agar berbagai program peningkatan produksi pangan dapat berjalan secara efektif. Selama ini, penyuluh pertanian lapangan (PPL) menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program tersebut.
“Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi, selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan),” kata Tito.
Dukungan pemerintah daerah diperlukan terutama untuk memastikan ketersediaan fasilitas operasional bagi para penyuluh pertanian.
Salah satu sarana yang menjadi perhatian ialah Balai Penyuluh Pertanian (BPP), yang berfungsi sebagai pusat kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, penyuluh pertanian kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian.
Perubahan tersebut membuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting, khususnya dalam pengelolaan fasilitas pendukung dan keberlangsungan kegiatan penyuluhan di wilayah kerja masing-masing.
Tito meminta kepala daerah berperan aktif membantu pembiayaan operasional BPP. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), transfer ke daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menilai, keterlibatan pemerintah daerah akan membantu memastikan para penyuluh tetap dapat menjalankan tugasnya secara optimal, meskipun pengelolaan personel penyuluh berada di bawah Kementerian Pertanian.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian akan menangani perbaikan fasilitas BPP yang mengalami kerusakan. Pembagian peran tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga sehingga kebijakan swasembada pangan dari pemerintah pusat dapat diterapkan secara efektif hingga ke tingkat kecamatan.
“Kami kira, kita mem-back up sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian,” ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 37.237 penyuluh pertanian yang tersebar di berbagai wilayah.
Data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026 tersebut menunjukkan besarnya sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani.
Dalam menjalankan tugasnya, para penyuluh memanfaatkan 5.836 unit BPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung koordinasi, pelaksanaan program, serta kegiatan penyuluhan pertanian di daerah.
Amran memastikan Kementerian Pertanian akan memprioritaskan perbaikan BPP yang mengalami kerusakan agar fasilitas tersebut dapat kembali digunakan secara maksimal.
Untuk mempercepat proses tersebut, kementeriannya akan melakukan penyesuaian alokasi anggaran atau refocusing pada tahun ini.
Perbaikan ditargetkan berlangsung secara bertahap, dengan fasilitas yang mengalami kerusakan berat diupayakan dapat ditangani dalam waktu dua bulan.
“Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung,” ujar Amran.
Perbaikan sarana penyuluhan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih memadai bagi para penyuluh. Dengan fasilitas yang berfungsi baik, kegiatan pendampingan petani dan penyampaian program pemerintah di sektor pertanian diharapkan berjalan lebih lancar.
Kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pelaksanaan program swasembada pangan secara berkelanjutan.
Dukungan terhadap tenaga penyuluh dan fasilitas kerjanya dinilai penting agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata di tingkat petani.
Selain itu, koordinasi lintas pemerintahan diperlukan untuk mengatasi kendala operasional yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pertanian di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Amran juga menyampaikan apresiasi kepada Tito atas peran dan konsistensinya dalam mendukung stabilitas harga pangan di berbagai daerah.
Ia menilai, upaya menjaga kestabilan harga merupakan bagian penting dalam pengelolaan sektor pangan, selain meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat dukungan kepada petani.
“Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini,” tutur Amran.
Melalui penguatan koordinasi, dukungan anggaran daerah, dan pembenahan sarana penyuluhan, pemerintah berharap pelaksanaan program swasembada pangan dapat berjalan lebih optimal.
Keberhasilan upaya tersebut akan sangat bergantung pada efektivitas kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan para petani sebagai pelaku utama produksi pangan nasional.
