Jakarta, lajunetwork.id – DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga bersama Millennium Public Pulse 28 menggelar dialog antargenerasi untuk memperingati 98 tahun Sumpah Pemuda.
Forum yang berlangsung pada Rabu (28/10) tersebut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda, mulai dari kebijakan publik, ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, hingga ruang kebebasan berekspresi.
Dialog yang menghadirkan Tom Lembong, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Saddam Permana, dan Gustika Jusuf Hatta itu dimoderatori M. Syaeful Mujab.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, para narasumber menekankan pentingnya melibatkan generasi muda, khususnya Generasi Z, dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masa depan mereka.
Salah satu benang merah pembahasan tersebut adalah perlunya kebijakan publik yang berpijak pada data dan pengalaman nyata masyarakat.
Para narasumber menilai, generasi muda tidak dapat diperlakukan sebagai kelompok yang seragam karena memiliki kebutuhan, kondisi sosial, serta tantangan ekonomi yang berbeda-beda.
Dalam dialog tersebut, Ahok menyoroti pentingnya kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Menurut dia, setiap permintaan dan pengaduan warga perlu mendapatkan respons, dengan tetap mengedepankan komunikasi yang santun.
Berdasarkan pengalamannya memimpin DKI Jakarta, Ahok mengatakan kebijakan yang dirancang tanpa kajian memadai dan dialog dengan masyarakat berpotensi menimbulkan persoalan baru, meskipun pada awalnya ditujukan untuk memperbaiki kehidupan warga.
Ia mencontohkan kebijakan relokasi warga ke rumah susun. Dalam pelaksanaannya, pemindahan tersebut dapat berdampak pada keberlangsungan usaha kecil yang sebelumnya dijalankan warga di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, relokasi juga berpotensi mengubah hubungan sosial yang telah terbentuk di antara para tetangga.
“Dulu kami pindahkan orang, kami berpikir untuk kebaikan dia, ternyata orang yang tinggal di gang-gang sempit itu dia bisa dagang,” kata Ahok, merujuk pada pengalamannya saat memimpin Jakarta.
Pengalaman tersebut, lanjut dia, menjadi pelajaran bahwa perencanaan kebijakan harus mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat, bukan hanya aspek hunian.
Karena itu, rancangan rumah susun kemudian disesuaikan dengan menyediakan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.
“Jadi kami harus jadi pejabat adalah administrator untuk mewujudkan keadilan sosial,” ujarnya.
Pandangan Ahok tersebut menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari tercapainya tujuan administratif. Pemerintah juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap mata pencaharian, kehidupan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
Sementara itu, peneliti Gustika Jusuf Hatta mengkritik pengumpulan data yang tidak diikuti pemanfaatan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut dia, data yang telah dihimpun melalui proses panjang seharusnya menjadi salah satu dasar penting bagi pembuat kebijakan.
“Banyak data yang dikumpulkan dengan banyak tenaga yang selalu disodorkan ke pembuat kebijakan tapi selalu kayanya nggak pernah dilihat,” kata Gustika.
Ia juga mengingatkan agar Generasi Z dan generasi milenial tidak dipandang sebagai kelompok dengan persoalan yang sama. Perbedaan usia, kondisi sosial, pekerjaan, dan akses terhadap teknologi membuat kebutuhan setiap kelompok tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan yang seragam.
Gustika menilai, respons terhadap sikap kritis generasi muda juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Ia menyoroti adanya tekanan terhadap anak muda yang menyampaikan pendapat, termasuk tindakan pembungkaman dan kriminalisasi.
“Orang muda ketika kritis bukan hanya dibungkam tapi juga dikriminalisasi,” tuturnya.
Menurut Gustika, tekanan terhadap kebebasan berekspresi juga dapat terjadi di ruang digital, antara lain melalui serangan terhadap anak muda yang menyampaikan kritik atau pandangan di ruang publik.
Ia menegaskan bahwa kelompok anak muda terdiri atas individu dengan latar belakang dan profesi yang beragam. Peneliti, dokter, petugas pemadam kebakaran, seniman, hingga wirausaha, misalnya, memiliki kebutuhan dan persoalan berbeda yang perlu dipahami dalam penyusunan kebijakan.
Karena itu, menurut dia, pendekatan terhadap generasi muda perlu mempertimbangkan keragaman tersebut sekaligus menyediakan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi secara aman dan bermakna.
Dari perspektif ekonomi dan kehidupan sehari-hari, kreator konten Saddam Permana mengingatkan bahwa kondisi sebagian masyarakat tidak dapat dijadikan gambaran keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia.
Ia menolak anggapan bahwa daya beli masyarakat secara umum dapat dinilai hanya berdasarkan kemampuan sebagian orang membeli barang berharga tinggi.
“Orang yang beli iPhone itu tidak merepresentasikan seluruh ekonomi masyarakat Indonesia,” ujar Saddam.
Menurut dia, penilaian terhadap kondisi ekonomi perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Ia mencontohkan udara bersih sebagai kebutuhan primer, terutama ketika kebakaran hutan dan lahan menyebabkan banyak orang terpapar gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Dalam situasi tersebut, pemenuhan kebutuhan dasar seperti udara bersih menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat. Sebaliknya, kebutuhan seperti berlibur ke luar negeri tidak memiliki tingkat urgensi yang sama dengan kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan.
Saddam juga menempatkan pendidikan sebagai salah satu persoalan utama yang harus mendapat perhatian. Ia menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan merupakan hak dasar yang perlu dipenuhi tanpa mengabaikan kondisi anak-anak yang menghadapi hambatan untuk bersekolah.
“Pendidikan itu adalah dasar yang merupakan hak asasi manusia kita bersama,” tegasnya.
Ia turut menyinggung anak-anak di Aceh dan Lombok yang menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan. Menurut Saddam, persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya memastikan kesempatan belajar tersedia secara merata bagi seluruh anak, terlepas dari kondisi wilayah maupun latar belakang mereka.
Pandangan itu memperluas pembahasan mengenai masa depan generasi muda, dari sekadar peluang ekonomi dan pemanfaatan teknologi menjadi persoalan pemenuhan hak dasar, termasuk pendidikan dan lingkungan yang sehat.
Adapun Tom Lembong menyoroti tantangan ekonomi yang berpotensi dihadapi generasi muda. Ia menilai, ketika perekonomian mengalami tekanan, anak muda dapat menjadi salah satu kelompok yang merasakan dampaknya secara signifikan.
Meski demikian, Tom tidak memandang krisis semata-mata sebagai sumber ketidakpastian. Ia mengingatkan bahwa dalam perjalanan sejarah sejumlah negara, masa krisis juga dapat menjadi momentum untuk mendorong reformasi dan memperbaiki sistem yang ada.
Ia merujuk pada pengalaman sejumlah negara Eropa serta Indonesia setelah 1998 sebagai contoh bagaimana perubahan besar dapat muncul setelah periode krisis.
Pandangan tersebut menekankan pentingnya melihat tantangan ekonomi secara realistis sekaligus menyiapkan langkah perbaikan agar generasi berikutnya memiliki kesempatan lebih baik.
Dalam konteks ini, kebijakan yang responsif terhadap perubahan ekonomi dan kebutuhan anak muda dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi ketidakpastian.
Dialog antargenerasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Sumpah Pemuda yang diselenggarakan PDI Perjuangan.
Millennium Public Pulse 28 sendiri dirintis sebagai ruang dialektika yang digelar setiap tanggal 28 dan direncanakan berlanjut hingga peri
