Jakarta, lajunetwork.id – Pemerintah Palestina menolak keras setiap upaya yang dinilai dapat melemahkan mandat United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Otoritas Palestina menegaskan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut masih menjadi jalur utama penyaluran bantuan kemanusiaan sekaligus penyedia layanan dasar bagi jutaan pengungsi Palestina.
Penegasan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Palestina pada Rabu (1/7), sebagai respons terhadap pernyataan Dewan Perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut UNRWA tidak lagi memiliki tempat dalam tatanan baru Jalur Gaza.
Melalui akun resminya di platform X, Dewan Perdamaian menyatakan bahwa pembangunan kembali Gaza harus meninggalkan pola lama yang dinilai hanya memperpanjang ketergantungan terhadap bantuan kemanusiaan.
“UNRWA tidak memiliki tempat di Gaza yang baru. Kita sedang membuka lembaran baru, meninggalkan pola ketergantungan kompleks kepada bantuan dan konflik yang terus-menerus. Rakyat Gaza pantas mendapatkan yang lebih baik,” tulis dewan tersebut.
Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menegaskan bahwa UNRWA merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan mandat resmi PBB dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan hukum internasional.
Menurut pemerintah Palestina, selama puluhan tahun UNRWA telah memegang peranan penting dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga bantuan darurat bagi warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, maupun para pengungsi yang berada di negara-negara tetangga.
Pemerintah Palestina menilai keberadaan badan tersebut tidak dapat digantikan karena menjadi salah satu penopang utama stabilitas kemanusiaan di kawasan.
“UNRWA merupakan institusi yang tidak tergantikan dan menjadi pilar utama stabilitas bagi rakyat Palestina,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina.
Palestina juga menolak segala bentuk upaya yang bertujuan mengurangi atau menghapus mandat UNRWA tanpa terlebih dahulu menyelesaikan akar persoalan pengungsi Palestina.
Menurut pemerintah Palestina, bantuan kemanusiaan tidak dapat dijadikan pengganti bagi hak-hak politik dan hukum yang dimiliki rakyat Palestina, termasuk hak para pengungsi untuk kembali sebagaimana diatur dalam Resolusi 194 Majelis Umum PBB.
Selain itu, pemerintah Palestina menegaskan bahwa Jalur Gaza merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Palestina yang diduduki.
Palestina juga menolak penggunaan istilah ataupun narasi yang dianggap memisahkan identitas dan wilayah Palestina.
“Pemerintah Palestina menegaskan bahwa rakyat Palestina merupakan satu bangsa, baik yang berada di Jalur Gaza, Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, maupun yang hidup di pengasingan,” demikian isi pernyataan tersebut.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Palestina meminta seluruh negara anggota PBB, organisasi internasional, dan lembaga kemanusiaan untuk tetap menghormati mandat UNRWA sebagaimana ditetapkan dalam hukum internasional.
Palestina juga mendesak komunitas internasional memberikan perlindungan terhadap seluruh personel, aset, dan fasilitas UNRWA agar badan tersebut tetap dapat menjalankan tugas kemanusiaannya.
Menurut pemerintah Palestina, keberlangsungan operasional UNRWA harus dijamin hingga tercapainya penyelesaian yang adil dan permanen terhadap persoalan pengungsi Palestina sesuai hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.
Pernyataan Dewan Perdamaian Presiden Donald Trump muncul setelah badan tersebut menggelar pertemuan pertamanya mengenai masa depan Gaza pada 19 Februari 2026 di United States Institute of Peace, Washington.
Dewan itu dibentuk pada Januari 2026 atas instruksi Presiden Trump sebagai bagian dari inisiatif penyelesaian konflik Gaza. Program tersebut disebut menjadi bagian dari fase kedua rencana perdamaian yang diajukan pemerintah Amerika Serikat dan memperoleh dukungan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB pada November tahun sebelumnya.
Sementara itu, konflik bersenjata di Jalur Gaza masih terus menjadi perhatian dunia. Berdasarkan data otoritas Palestina, perang yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah menyebabkan lebih dari 73 ribu warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 173 ribu lainnya mengalami luka-luka, dengan mayoritas korban merupakan perempuan dan anak-anak.
Di tengah situasi tersebut, Palestina menegaskan bahwa keberadaan UNRWA tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan dasar bagi jutaan warga yang terdampak konflik, sekaligus simbol komitmen masyarakat internasional terhadap penyelesaian persoalan pengungsi Palestina.
