Ambon – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Ambon (KAMMI) menyoroti berbagai persoalan serius dalam sektor pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah Maluku dan Kota Ambon. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum KAMMI Ambon (2/5/2026) bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin konstitusi, namun dalam praktiknya masih jauh dari prinsip keadilan sosial.
Dalam pernyataannya, Ketua KAMMI Ambon Isrun Fatsey menyebutkan bahwa hingga kini masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan yang layak. Kondisi tersebut dinilai membuat pendidikan seolah menjadi kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu.
“Kami melihat negara belum sepenuhnya menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Pendidikan sering kali hanya diposisikan sebagai agenda administratif atau proyek jangka pendek,” ungkap perwakilan KAMMI Ambon.
Biaya Pendidikan Masih Membebani
KAMMI Ambon menilai tingginya biaya pendidikan menjadi salah satu hambatan utama bagi masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah. Berbagai kebutuhan seperti biaya masuk sekolah, seragam, buku, hingga iuran komite masih menjadi beban berat bagi orang tua.
Mereka juga menyoroti masih adanya pungutan tersembunyi meski pemerintah telah menggaungkan program pendidikan gratis. Kondisi ini dinilai berpotensi menyebabkan anak-anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Kesenjangan Akses di Wilayah Kepulauan
Selain biaya, kesenjangan akses pendidikan juga menjadi perhatian utama, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku. Keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga pengajar, serta sulitnya akses transportasi ke sekolah menjadi tantangan nyata di lapangan.
KAMMI Ambon menegaskan bahwa kondisi geografis tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pendidikan masyarakat di daerah terpencil. Mereka mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan afirmatif guna memastikan pemerataan akses pendidikan.
Ketimpangan Kualitas Pendidikan
Kualitas pendidikan yang tidak merata juga menjadi sorotan. Sekolah di wilayah perkotaan umumnya memiliki fasilitas dan dukungan yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah di pedesaan dan daerah kepulauan.
Ketimpangan tersebut dinilai berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. KAMMI Ambon meminta pemerintah memastikan distribusi fasilitas, teknologi, dan tenaga pendidik dilakukan secara adil di seluruh wilayah.
Kesejahteraan Guru Perlu Ditingkatkan
Dalam pernyataannya, KAMMI Ambon juga menyoroti kondisi kesejahteraan guru yang masih memprihatinkan, terutama bagi tenaga pendidik berstatus kontrak yang menerima upah rendah.
“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Sulit mencapai pendidikan berkualitas jika kesejahteraan mereka masih diabaikan,” tegasnya.
Mereka mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, menjamin keamanan kerja, serta memperkuat kapasitas tenaga pendidik.
Soroti Pengelolaan Anggaran
KAMMI Ambon turut mengkritik pengelolaan anggaran pendidikan yang dinilai belum tepat sasaran. Mereka menilai masih terjadi penyalahgunaan anggaran untuk program yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar pendidikan.
Menurut isrun ketika dikonfirmasi Via WhatsApp (2/5/2026) , anggaran seharusnya difokuskan pada pembangunan infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis
Terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), kami mengakui bahwa program tersebut memiliki tujuan positif dalam mendukung kebutuhan gizi siswa. Namun, mereka mengingatkan agar pelaksanaannya tidak mengganggu prioritas utama sektor pendidikan pungkasnya.
Program tersebut dinilai perlu dirancang secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi anggaran maupun kesiapan infrastruktur sekolah.
Dorongan Kebijakan Berkelanjutan
Isrun menegaskan bahwa sektor pendidikan membutuhkan kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas secara menyeluruh.
Mereka berharap pemerintah dapat kembali menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional, bukan sekadar program populis.
“Pendidikan adalah hak rakyat. Negara wajib memastikan setiap warga mendapatkan akses pendidikan yang adil dan berkualitas,” tutup Isrun Fatsey.
