Jakarta, lajunetwork.id – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menilai penanganan konflik di Papua membutuhkan kerja bersama antara TNI, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait. Menurut dia, luas wilayah Papua serta kondisi geografis yang didominasi pegunungan membuat penyelesaian persoalan keamanan tidak dapat hanya mengandalkan operasi militer.
“Menyelesaikan Papua saya rasa tidak hanya oleh TNI, semuanya harus berkolaborasi: pemerintah daerah, kementerian-kementerian,” ujar Agus saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu.
Agus mengatakan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat berbagai upaya yang telah dilakukan TNI di Papua. Pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, kata dia, memiliki peran masing-masing dalam menangani persoalan keamanan sekaligus mendukung masyarakat di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan di tengah kembali terjadinya sejumlah insiden kekerasan di Papua. Salah satu kasus terbaru menimpa seorang sopir travel asal Toraja, Aris Sanda alias Bapak Tasya. Ia ditemukan meninggal bersama kendaraan yang terbakar di kawasan Danau Habema, Papua Pegunungan.
Menurut keterangan Komando Operasi Habema TNI, kelompok bersenjata yang disebut sebagai OPM Kodap III Ndugama diduga terlibat dalam kejadian tersebut.
Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. Wirya Arthadiguna mengatakan Aris sebelumnya membawa sejumlah penumpang menggunakan mobil bak terbuka. Dalam perjalanan, kendaraan tersebut diduga dicegat kelompok bersenjata.
Kelompok tersebut kemudian memeriksa pengemudi dan para penumpang. Setelah pemeriksaan, para penumpang diminta kembali ke arah Wamena. Sementara Aris disebut ditahan dan dibawa menuju kawasan Danau Habema.
Laporan mengenai kejadian itu kemudian ditindaklanjuti personel Koops TNI Habema dengan melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi pada Rabu, 16 September.
Dalam pencarian tersebut, tim menemukan kendaraan dalam kondisi terbakar. Jenazah Aris juga ditemukan di lokasi.
Koops TNI Habema menyatakan akan melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Upaya itu mencakup pengejaran serta dukungan terhadap proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Koops TNI Habema akan terus melakukan upaya penanganan terhadap kelompok bersenjata yang terlibat, termasuk melaksanakan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku guna mencegah jatuhnya korban berikutnya serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” kata Wirya.
Pernyataan Panglima TNI mengenai perlunya kolaborasi menunjukkan bahwa persoalan Papua dipandang tidak semata-mata sebagai persoalan operasi keamanan. Pemerintah daerah dan kementerian/lembaga memiliki peran dalam pelayanan publik, pembangunan, serta penanganan persoalan sosial dan ekonomi di wilayah yang menghadapi tantangan geografis maupun keamanan.
Namun, penyelesaian konflik juga membutuhkan informasi yang akurat mengenai setiap insiden. Tuduhan keterlibatan kelompok tertentu dalam suatu kekerasan perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum.
Dalam konteks itu, penanganan keamanan dan perlindungan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hukum serta hak masyarakat sipil.
Bagi warga Papua, ukuran keberhasilan penanganan konflik pada akhirnya bukan hanya seberapa banyak operasi dilakukan, tetapi juga apakah masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman, memperoleh pelayanan pemerintah, dan mendapatkan kepastian hukum ketika terjadi kekerasan.
Karena itu, koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan kondisi keamanan yang lebih stabil di Papua.
