Jakarta, lajunetwork.id – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) serta mengangkat tokoh buruh nasional Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh pada Senin (8/6/2026) sore di Istana Kepresidenan Jakarta.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mengikuti rapat koordinasi terkait tata kelola ekspor di kompleks parlemen, Jakarta. Menurutnya, agenda pelantikan akan berlangsung pada pukul 15.00 hingga 16.00 WIB sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Presiden pada hari itu.
“Beberapa agenda Presiden hari ini di antaranya adalah pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo kepada awak media.
Dalam agenda tersebut, Presiden dijadwalkan melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Pelantikan dilakukan setelah pemerintah sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional pemerintahan Prabowo.
Pergantian pimpinan BGN diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program peningkatan gizi masyarakat yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
Meski belum merinci target khusus yang akan diemban pimpinan baru, pemerintah menegaskan bahwa keberlanjutan dan efektivitas program MBG tetap menjadi fokus utama.
Selain pelantikan Kepala BGN, Presiden juga dijadwalkan mengangkat Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Prasetyo menjelaskan bahwa penunjukan Said Iqbal didasarkan pada pengalaman panjangnya sebagai tokoh buruh yang selama ini aktif memperjuangkan hak-hak pekerja dan isu ketenagakerjaan di Indonesia.
Menurutnya, Presiden Prabowo secara khusus meminta Said Iqbal untuk membantu pemerintah dalam merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk peningkatan kesejahteraan buruh.
“Untuk terus bersama-sama mencari formula terbaik agar persoalan tenaga kerja dan kesejahteraan buruh menjadi prioritas pemerintah,” kata Prasetyo.
Meski demikian, pemerintah belum menjelaskan secara rinci tugas, fungsi, maupun nomenklatur jabatan yang akan dijalankan oleh Said Iqbal setelah resmi dilantik.
Penunjukan Said Iqbal dinilai sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat perhatian terhadap sektor ketenagakerjaan. Komitmen tersebut, menurut Prasetyo, telah beberapa kali disampaikan Presiden sejak awal masa pemerintahannya.
Pemerintah berharap kehadiran figur yang memiliki latar belakang kuat di dunia perburuhan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pelaku usaha dalam menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis.
Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang, mulai dari perlindungan pekerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, hingga penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang terkait kemungkinan pergantian Menteri Keuangan.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana pemerintah untuk melakukan pergantian pada posisi tersebut.
Menurutnya, informasi yang beredar mengenai reshuffle di sektor keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pemerintah, kata dia, tetap fokus menjalankan agenda pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kalau memang Presiden merasa perlu ada penyegaran atau perubahan, tentu pada waktunya akan disampaikan secara resmi kepada masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menepis berbagai rumor yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir terkait komposisi kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan pelantikan Kepala BGN yang baru serta pengangkatan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden, pemerintah berharap penguatan program gizi nasional dan peningkatan kesejahteraan pekerja dapat berjalan lebih optimal sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
