Jakarta, lajunetwork.id – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan Pengantar atau Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR RI, Jakarta, Jumat.
Prabowo menekankan bahwa pembangunan nasional harus dilaksanakan dengan disiplin, efisien, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, penggunaan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak yang dapat dirasakan secara langsung.
“Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan tidak boleh ada proyek pemerintah yang menghabiskan anggaran dalam jumlah besar, tetapi hanya memberikan manfaat yang kecil kepada masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah melakukan evaluasi dan memastikan setiap program pembangunan memiliki sasaran serta hasil yang jelas.
Prabowo juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah harus memiliki tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap rupiah harus memiliki tujuan, setiap kebijakan harus memiliki ukuran, setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah di tingkat pusat maupun daerah terus melakukan koreksi terhadap pelaksanaan program dan meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja.
Menurut Prabowo, pemerintah harus mampu hadir sebagai pemberi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pembangunan tidak berhenti pada perencanaan atau penyerapan anggaran, tetapi harus menghasilkan manfaat yang konkret.
Prabowo menegaskan bahwa salah satu tugas utama pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat dari berbagai ancaman sosial dan ekonomi.
Ancaman tersebut, kata dia, antara lain kemiskinan, pemutusan hubungan kerja (PHK), kelaparan, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Untuk memastikan anggaran memberikan manfaat maksimal, Prabowo meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengawasan terhadap penggunaan belanja negara.
Ia secara khusus mengingatkan agar praktik korupsi, penipuan, dan penggelembungan anggaran atau mark-up dalam belanja pemerintah dapat dicegah.
Menurut Presiden, pencegahan kebocoran anggaran merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan efisiensi sekaligus memastikan sumber daya negara digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Selain pengawasan, pemerintah juga akan mendorong konsolidasi belanja untuk mengurangi pengeluaran yang dinilai tidak efisien.
“Kita akan buat satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien,” kata Prabowo.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat efisiensi belanja pemerintah sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara lebih terarah.
Dalam penyusunan APBN 2027, penekanan terhadap disiplin anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan nasional tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.
