Bangkalan, lajunetwork.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola sumber daya negara serta memberantas berbagai bentuk kebocoran anggaran yang dinilai dapat menghambat pembangunan nasional dan mengurangi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2026 yang berlangsung di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa.
Dalam forum yang dihadiri para ulama dan tokoh masyarakat tersebut, Presiden memaparkan sejumlah capaian dan agenda strategis pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas nasional.
Prabowo mencontohkan peresmian pembangunan jalan desa sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Proyek tersebut merupakan bagian dari program peningkatan konektivitas wilayah yang didanai dengan anggaran sekitar Rp5,4 triliun.
Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia menilai masih terdapat berbagai celah yang menyebabkan potensi penerimaan negara tidak terserap secara optimal. Karena itu, pemerintah berupaya melakukan pembenahan menyeluruh untuk menekan praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Masih banyak uang negara yang hilang atau tidak termanfaatkan sebagaimana mestinya. Pemerintah yang saya pimpin bertekad melakukan yang terbaik untuk menghentikan berbagai kebocoran tersebut,” kata Prabowo.
Selain menyoroti efisiensi anggaran, Presiden juga menjelaskan langkah pemerintah dalam memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam nasional.
Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan untuk menertibkan pemanfaatan lahan dan aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengambil kembali penguasaan atas jutaan hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang dinilai melanggar regulasi.
Prabowo menyebut pemerintah telah menguasai kembali lebih dari lima juta hektare lahan perkebunan sawit yang terbukti bermasalah, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung atau yang pengelolaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini dinilai merugikan negara serta berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Kami telah menutup ratusan tambang tanpa izin dan melakukan berbagai langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya alam,” ujarnya.
Presiden menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam sangat besar. Oleh karena itu, pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara lebih ketat agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat.
Ia menilai keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan negara menjaga dan mengelola aset strategis secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa pemerintahan yang bersih menjadi fondasi utama dalam menjaga kekayaan negara dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Menurutnya, praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi efektivitas berbagai program pembangunan.
“Pemerintah harus bersih dan bebas dari korupsi. Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan Republik Indonesia,” tegasnya.
Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk tokoh agama dan masyarakat, untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan serta mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola negara.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap pengelolaan sumber daya dan keuangan negara dapat semakin efektif sehingga mampu mempercepat pembangunan, memperkuat perekonomian nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan pengelolaan kekayaan negara yang bertanggung jawab, menurut Presiden, akan menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan visi pembangunan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berkeadilan.
