Jakarta, lajunetwork.id – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dinilai sebagai langkah yang realistis dan sulit dihindari pemerintah guna menjaga ketahanan fiskal negara di tengah meningkatnya beban anggaran serta ketidakpastian ekonomi global.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan bahwa pemerintah menghadapi tekanan fiskal yang semakin besar akibat upaya mempertahankan harga Pertamax di bawah harga keekonomian dalam beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah kini semakin terbatas karena besarnya kompensasi yang harus diberikan kepada PT Pertamina untuk menutup selisih harga jual dan biaya pengadaan BBM.
“Pemerintah sebenarnya sudah berupaya menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 untuk mengurangi dampak ekonomi terhadap masyarakat. Namun, beban fiskal yang terus meningkat membuat penyesuaian harga menjadi langkah yang sulit dihindari,” ujar Fahmy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Fahmy menjelaskan bahwa Pertamax dengan angka oktan (RON) 92 pada dasarnya merupakan BBM nonsubsidi yang harga jualnya seharusnya mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian. Karena itu, intervensi pemerintah untuk menahan harga dalam jangka panjang dinilai dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengantisipasi pergeseran konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite yang masih mendapat subsidi dan dijual dengan harga Rp10.000 per liter.
Menurutnya, selisih harga yang semakin lebar antara kedua jenis BBM tersebut berpotensi mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih menggunakan Pertalite. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut justru dapat meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.
“Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memastikan subsidi BBM tetap tepat sasaran agar tujuan penghematan fiskal benar-benar tercapai,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Negeri Manado (UNIMA), Robert Winerungan. Ia menilai penyesuaian harga Pertamax merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
Robert menjelaskan bahwa Pertamax bukan termasuk BBM yang menjadi sasaran utama subsidi pemerintah. Oleh karena itu, penyesuaian harga dianggap sebagai langkah logis untuk mengurangi tekanan terhadap APBN.
“Pemerintah berusaha mengurangi beban anggaran negara karena Pertamax pada dasarnya merupakan BBM nonsubsidi. Intervensi pemerintah lebih difokuskan pada Pertalite yang digunakan masyarakat luas,” ujarnya.
Selain alasan fiskal, Robert menilai penyesuaian harga juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan harga BBM domestik dengan negara-negara di kawasan. Perbedaan harga yang terlalu besar, menurutnya, dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan distribusi BBM hingga praktik perdagangan ilegal yang berpotensi merugikan negara.
Meski terjadi kenaikan cukup signifikan, Robert memperkirakan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan tidak akan sebesar apabila pemerintah menaikkan harga BBM subsidi seperti Pertalite atau Solar.
Hal itu karena mayoritas pengguna Pertamax berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas serta pemilik kendaraan dengan spesifikasi mesin yang lebih baru.
“Saya melihat dampaknya tidak terlalu besar terhadap masyarakat secara umum karena sebagian besar kelompok menengah ke bawah sudah menggunakan Pertalite. Pengguna Pertamax umumnya adalah pemilik kendaraan yang lebih baru dan memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga resmi mengumumkan penyesuaian harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026.
Dalam kebijakan terbaru tersebut, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Adapun Pertamax Green 95 mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Meski demikian, Pertamina memastikan harga BBM nonsubsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Harga Pertamax Turbo (RON 98) tetap berada di level Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.
Sementara itu, harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan. Pertalite masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Kenaikan harga Pertamax ini diperkirakan akan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola konsumsi energi masyarakat dalam beberapa waktu ke depan. Pemerintah pun diharapkan dapat memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran agar tujuan menjaga stabilitas fiskal sekaligus melindungi masyarakat dapat berjalan secara seimbang.
