Jakarta, lajunetwork.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero) dalam kondisi aman. Menurutnya, sejumlah gangguan pemadaman listrik yang sempat terjadi lebih disebabkan oleh persoalan teknis operasional dan distribusi ketenagalistrikan, bukan karena kekurangan bahan bakar pembangkit.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Bahlil meminta PLN segera mengambil langkah konkret dan terukur guna memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat kembali optimal serta mencegah terjadinya pemadaman berulang.
“Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dan komprehensif agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak lagi mengalami pemadaman listrik,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan batu bara nasional untuk sektor kelistrikan melalui kebijakan yang dikelola Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba). Karena itu, menurutnya, tidak ada persoalan terkait ketersediaan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik milik PLN.
Bahlil menyebut kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin keamanan pasokan, pemerintah telah menugaskan perusahaan-perusahaan tambang batu bara nasional menyediakan pasokan antara 180 juta hingga 190 juta ton per tahun, jumlah yang dinilai jauh di atas kebutuhan aktual.
Dengan kondisi tersebut, ia menilai persoalan yang terjadi tidak berada pada aspek ketersediaan bahan bakar, melainkan pada rantai distribusi dan pengelolaan operasional di lapangan.
“Pasokan batu bara sudah kami siapkan. Persoalan teknis pengiriman hingga sampai ke pembangkit bukan lagi menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Minerba, melainkan bagian dari manajemen logistik dan operasional PLN,” katanya.
Bahlil juga mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, guna memastikan langkah penanganan dilakukan secara cepat dan menyeluruh.
Dalam komunikasi tersebut, Menteri ESDM meminta PLN melakukan evaluasi terhadap sistem operasional yang berjalan saat ini, sekaligus memperkuat upaya mitigasi untuk mengantisipasi potensi gangguan serupa di masa mendatang.
Menurut Bahlil, pemerintah telah menjalankan perannya dari sisi regulasi, kebijakan energi, serta jaminan ketersediaan pasokan bahan bakar. Oleh karena itu, fokus penyelesaian saat ini berada pada aspek teknis yang menjadi tanggung jawab PLN sebagai operator sistem ketenagalistrikan.
“Pemerintah sudah mengambil langkah yang diperlukan. Sekarang yang perlu dilakukan adalah percepatan penyelesaian masalah teknis oleh PLN agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik yang terjadi belakangan ini dipicu oleh masalah teknis pada dua pembangkit listrik berkapasitas besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra PLN.
Menurut Darmawan, kedua pembangkit tersebut merupakan pembangkit milik perusahaan independent power producer (IPP) yang mengalami gangguan teknis sehingga harus keluar dari sistem kelistrikan Jawa untuk sementara waktu.
“Dua pembangkit besar yang dioperasikan oleh mitra kami mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem. Kondisi tersebut berdampak pada pasokan listrik di jaringan Jawa,” jelas Darmawan.
Meski demikian, PLN terus melakukan langkah pemulihan sistem untuk memastikan keandalan pasokan listrik tetap terjaga. Pemerintah berharap evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasi dan infrastruktur pembangkit dapat memperkuat ketahanan kelistrikan nasional serta meminimalkan risiko gangguan serupa di masa mendatang.
Dengan pasokan batu bara yang dipastikan mencukupi, perhatian kini tertuju pada upaya PLN dalam mempercepat penanganan gangguan teknis dan meningkatkan keandalan jaringan demi menjaga kontinuitas layanan listrik bagi masyarakat dan sektor industri.
