Jakarta, lajunetwork.id – Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bersama Danantara terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program hunian rakyat guna memastikan seluruh tahapan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa keberhasilan program hunian rakyat tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran dan perencanaan, tetapi juga pada sinergi antarlembaga dalam memastikan pelaksanaan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mendukung penuh program ini. Yang terpenting adalah memastikan seluruh pihak dapat bergerak bersama sehingga pelaksanaannya berjalan lebih cepat, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Dony dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah. Dengan sistem pengawasan yang baik, setiap tahapan mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga realisasi pembangunan dapat dilakukan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada 22 Juni 2026 Dony menghadiri pertemuan koordinasi di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola program hunian rakyat. Fokus pembahasan meliputi pengawasan pelaksanaan program, pendampingan oleh aparat pengawas pemerintah, serta percepatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dony menjelaskan bahwa sinergi tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai regulasi, memiliki kepastian hukum yang jelas, dan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Ia menilai pengawasan yang kuat merupakan elemen penting dalam menjaga efektivitas program sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan perumahan nasional.
“Dukungan pengawasan yang kuat sangat diperlukan agar program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Pemerintah juga menilai bahwa tata kelola yang baik akan membantu mempercepat proses implementasi program, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, target penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat dapat dicapai secara lebih optimal.
Selain itu, kolaborasi antarlembaga diharapkan mampu menciptakan mekanisme kerja yang lebih efisien sehingga berbagai kendala administratif maupun teknis dapat diselesaikan dengan cepat.
Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan tersebut, pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang selama ini menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh hunian.
Program hunian rakyat juga dipandang memiliki dampak yang lebih luas terhadap pembangunan nasional. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sektor perumahan dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas industri konstruksi, serta pengembangan kawasan permukiman yang lebih terintegrasi.
Pemerintah berharap penguatan tata kelola yang dilakukan BP BUMN, Danantara, dan berbagai lembaga terkait dapat mempercepat realisasi program hunian rakyat sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara merata di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan dukungan pengawasan yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen terhadap prinsip transparansi, program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.
