Jakarta, lajunetwork.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi berbagai narasi terkait program swasembada pangan nasional. Menurutnya, opini yang tidak didasarkan pada data dan fakta berpotensi mendistorsi upaya pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan yang tengah bekerja memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Kharis sebagai respons terhadap munculnya berbagai pandangan yang dinilai cenderung meragukan kemampuan Indonesia dalam mencapai target swasembada pangan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian.
“Kita perlu berhati-hati terhadap berbagai upaya yang menggiring opini seolah-olah swasembada pangan tidak mungkin diwujudkan, padahal berbagai indikator menunjukkan adanya perkembangan dan perbaikan di sektor pertanian,” kata Kharis dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut dia, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dari sistem demokrasi dan harus dihormati. Namun, kritik yang disampaikan seharusnya didasarkan pada kajian yang objektif dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar membangun persepsi negatif yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
Kharis menilai keberhasilan mewujudkan swasembada pangan membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa, termasuk melalui penyampaian informasi yang proporsional dan konstruktif kepada publik.
“Perbedaan pandangan tentu wajar dalam demokrasi. Akan tetapi, kritik hendaknya menjadi sarana perbaikan, bukan justru membentuk narasi yang melemahkan semangat dan kerja keras petani serta para pelaku sektor pertanian,” ujarnya.
Sebagai pimpinan Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Kharis menegaskan bahwa swasembada pangan memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar pencapaian target produksi komoditas tertentu.
Menurutnya, agenda swasembada pangan merupakan bagian dari strategi nasional yang berkaitan erat dengan ketahanan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri menjadi salah satu indikator penting kedaulatan nasional. Negara yang memiliki ketahanan pangan kuat akan lebih siap menghadapi berbagai tekanan eksternal, mulai dari gejolak ekonomi global hingga ketidakpastian geopolitik.
“Sektor pangan bukan hanya soal angka produksi atau target tahunan, tetapi menyangkut kedaulatan bangsa. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat menghadapi berbagai tantangan global,” katanya.
Kharis mengakui bahwa sektor pertanian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Perubahan iklim, cuaca ekstrem, gangguan rantai pasok, hingga dinamika ekonomi internasional menjadi faktor yang dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan nasional.
Meski demikian, ia menilai berbagai tantangan tersebut seharusnya dijadikan momentum untuk memperkuat kapasitas sektor pertanian, bukan alasan untuk meragukan kemampuan petani dan pelaku usaha pertanian dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri.
Menurutnya, pemerintah bersama petani, akademisi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas akses teknologi, memperbaiki infrastruktur pendukung, serta memperkuat sistem distribusi pangan nasional.
Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan terhadap agenda kemandirian pangan melalui kritik yang konstruktif, pengawasan yang objektif, serta penyampaian informasi yang berbasis data.
“Optimisme harus terus dibangun. Tantangan memang ada, tetapi kita juga harus melihat potensi besar yang dimiliki sektor pertanian Indonesia. Dengan kerja sama semua pihak, swasembada pangan bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan,” ujar Kharis.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan swasembada pangan akan memberikan dampak strategis bagi Indonesia, mulai dari memperkuat ketahanan nasional, menjaga stabilitas harga pangan, hingga meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara luas.
Dalam konteks tersebut, Kharis mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga ruang publik dari informasi yang tidak akurat serta mendukung upaya pembangunan sektor pertanian melalui diskusi yang sehat, kritis, dan berorientasi pada solusi.
