Jakarta, lajunetwork.id – Pemerintah berencana memanfaatkan lahan terdegradasi untuk mengembangkan produksi pangan yang menjadi bahan baku biofuel. Kebijakan tersebut diarahkan agar peningkatan produksi energi nabati tidak membutuhkan pembukaan hutan atau lahan baru.
Utusan Khusus Presiden untuk Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 12 juta hektare lahan terdegradasi yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung produksi pangan dan biofuel.
Hal itu disampaikan Mari dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta, Selasa.
Menurut Mari, pemerintah berkomitmen meningkatkan produksi pangan untuk kebutuhan biofuel tanpa melakukan deforestasi. Dengan kebijakan tersebut, rencana pengalokasian lahan baru seluas 2 juta hektare untuk produksi pangan yang sempat diumumkan sebelumnya dinilai tidak lagi diperlukan.
“Kami berkomitmen untuk tidak lagi melakukan deforestasi demi memperluas produksi pangan. Artinya, rencana pengalokasian 2 juta hektare yang diumumkan tahun lalu untuk produksi pangan kini tidak lagi diperlukan,” ujar Mari.
Mari mengatakan kebijakan pemanfaatan lahan terdegradasi tersebut telah dibahas bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Menurut dia, kedua kementerian menyepakati bahwa produksi pangan yang nantinya digunakan sebagai bahan baku biofuel akan diarahkan ke lahan yang telah mengalami degradasi.
Pemanfaatan lahan tersebut, lanjut Mari, juga dapat disinergikan dengan program Kementerian Kehutanan yang mencakup aforestasi, reforestasi, dan revegetasi.
Selain mengurangi kebutuhan pembukaan lahan baru, kebijakan tersebut dinilai dapat membuka peluang investasi dan kerja sama internasional di sektor pangan dan energi nabati.
Mari menilai peningkatan produksi pangan untuk mendukung kebutuhan biofuel tidak cukup hanya mengandalkan perluasan lahan. Pemerintah juga perlu mendorong intensifikasi dengan meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga ketahanan dan keberlanjutan produksi.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengembangkan varietas benih dengan produktivitas lebih tinggi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan.
Benih tersebut, menurut Mari, perlu mampu tumbuh dengan ketersediaan air yang lebih terbatas dan suhu yang lebih tinggi. Efisiensi penggunaan pupuk dan air juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas tanpa menambah tekanan terhadap sumber daya alam.
Karena itu, ia menilai riset dan pengembangan atau research and development (R&D) menjadi bagian penting dalam strategi tersebut.
Kerja sama internasional, termasuk melalui teknologi genome sequencing, juga dinilai diperlukan untuk menghasilkan benih dengan produktivitas tinggi yang tetap mampu beradaptasi terhadap keterbatasan air dan peningkatan suhu.
Pemanfaatan lahan terdegradasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati sebagai salah satu instrumen transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor.
Indonesia telah menjalankan program biodiesel B50 sejak Juli dan tengah mempersiapkan penerapan campuran bioetanol 20 persen atau E20. Pemerintah juga menargetkan peningkatan campuran biodiesel menjadi B60 pada tahun depan.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan penerapan B60 akan membutuhkan pasokan crude palm oil (CPO) sekitar 22 juta hingga 23 juta ton.
Di sisi lain, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memproyeksikan produksi CPO nasional pada 2045 berada di kisaran 60 juta ton. Salah satu faktor yang dinilai memengaruhi proyeksi tersebut adalah keterbatasan lahan.
Kebutuhan lahan untuk pengembangan biofuel juga menjadi perhatian sejumlah kelompok masyarakat sipil. Koalisi Transisi Bersih memperkirakan implementasi B50 membutuhkan tambahan lahan perkebunan sawit sekitar 5,36 juta hektare hingga 2039. Koalisi tersebut juga memperkirakan adanya potensi deforestasi sekitar 1,5 juta hektare.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan pemerintah akan menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare untuk memperkuat industri bioetanol nasional.
Rencana pemanfaatan lahan terdegradasi yang disampaikan Mari Elka menjadi salah satu pendekatan pemerintah untuk meningkatkan produksi bahan baku pangan dan energi nabati dengan menekan kebutuhan pembukaan lahan baru.
