Jakarta, lajunetwork.id – Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2026 guna menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mempertahankan keberlanjutan aktivitas dunia usaha.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan pemulihan ekonomi berlangsung inklusif dengan tetap memperkuat perlindungan sosial dan produktivitas sektor riil.
“Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil,” kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan sejumlah program untuk kuartal IV 2026 hingga 2027 telah disiapkan secara terukur untuk menjaga konsumsi masyarakat, meningkatkan daya saing pekerja, dan menopang keberlangsungan usaha.
Salah satu program yang disiapkan adalah pembukaan rekening perbankan bagi seluruh warga negara yang berusia lebih dari 17 tahun, dengan sasaran utama masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4.
Saat ini, pemerintah masih melakukan cross-check data antar-kementerian dan lembaga untuk menetapkan jumlah penerima manfaat sekaligus memastikan program tersebut tepat sasaran.
Untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat, pemerintah menyiapkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama Oktober hingga Desember 2026.
Program tersebut memiliki nilai anggaran Rp17,5 triliun dan ditujukan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat (KPM) yang berada dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.
Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah juga melanjutkan perlindungan bagi pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU). Bantuan diberikan selama tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan kepada sekitar 13,3 juta pekerja.
Anggaran yang disiapkan untuk program BSU tersebut mencapai hampir Rp12 triliun.
Memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan keberlanjutan program magang bagi 150 ribu peserta serta pelatihan vokasi untuk 300 ribu orang.
Selain itu, pemerintah memperluas kebijakan pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan ke seluruh sektor. Program tersebut ditargetkan menjangkau 7,5 juta pekerja.
Pemerintah juga membahas kemungkinan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bersama Kementerian Keuangan.
Di sektor perumahan, pemerintah menyiapkan perpanjangan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027.
Fasilitas tersebut mencakup rumah dengan harga hingga Rp2 miliar, serta PPN DTP atas bagian harga sampai Rp2 miliar untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga 6 persen bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta per bulan. Skema tersebut ditujukan untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp500 juta.
Sementara untuk pekerja bukan penerima upah, pemerintah berencana melanjutkan diskon iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada 2027.
Adapun pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selama enam bulan akan disesuaikan dengan skala penghasilan pekerja.
Selain sektor perlindungan sosial, pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk mendukung sektor industri. Salah satunya melalui penyusunan standar baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk logam mulia berkadar 99,9 persen.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempermudah pelaku industri perhiasan dalam memanfaatkan fasilitas fiskal yang tersedia.
Haryo mengatakan rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah menjaga kesejahteraan kelompok masyarakat rentan sekaligus mendorong sektor-sektor yang menjadi penggerak utama perekonomian.
Pemerintah saat ini juga menyiapkan alokasi anggaran sementara sekitar Rp31 triliun. Anggaran tersebut masih dalam proses penelaahan oleh Kementerian Keuangan untuk memastikan kebutuhan pendanaan masing-masing program.
“Penyiapan alokasi anggaran sementara sekitar Rp31 triliun yang tengah disisir Kementerian Keuangan difokuskan agar seluruh program tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya dan menjadi fondasi kokoh menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027,” ujar Haryo.
Berbagai program prioritas tersebut sebelumnya telah disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga teknis terkait.
