Jakarta, lajunetwork.id – Pemerintah menargetkan sekitar 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai beroperasi hingga akhir 2026. Koperasi tersebut diproyeksikan tidak hanya menjalankan fungsi usaha, tetapi juga menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai kebutuhan warga dalam satu ekosistem.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk menghadirkan berbagai layanan yang selama ini tersebar di berbagai titik. Melalui koperasi itu, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kebutuhan pokok, pupuk bersubsidi, LPG bersubsidi, hingga layanan kesehatan melalui apotek dan klinik desa.
“Berbagai layanan tersebut dapat dijalankan secara terintegrasi sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek, lebih efisien, dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat,” kata Ferry dikutip dari ANTARA Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.
Menurut Ferry, keberadaan KDKMP tidak semata berfungsi sebagai badan usaha koperasi. Pemerintah juga menempatkan koperasi tersebut sebagai simpul ekonomi lokal yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai program pemerintah sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Ia menilai pengelolaan koperasi yang profesional dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Selain itu, model tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi tawar petani, nelayan, serta pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.
Untuk mendukung target operasional tersebut, pemerintah menyiapkan enam unit usaha utama yang akan dikembangkan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing koperasi. Keenam unit usaha itu meliputi gerai sembako, apotek desa, klinik desa, unit simpan pinjam, kantor koperasi, serta fasilitas pergudangan dan logistik.
Dengan konsep tersebut, masyarakat nantinya cukup mengakses berbagai kebutuhan melalui satu ekosistem koperasi. Selain memenuhi kebutuhan pokok dan layanan kesehatan, koperasi juga akan menjadi jalur distribusi pupuk maupun LPG bersubsidi sehingga diharapkan mampu memangkas rantai pasok yang selama ini dinilai panjang.
Ferry menyebut model integrasi layanan tersebut mulai diterapkan di Koperasi Desa Merah Putih Tamanmartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Koperasi yang mulai beroperasi pada Juli 2025 itu telah mengembangkan sejumlah unit usaha, mulai dari gerai sembako, usaha pertanian, klinik, apotek, hingga budi daya ikan.
Selain melayani kebutuhan masyarakat sekitar, koperasi tersebut juga memasok bahan pangan bagi lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, perkembangan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) per 17 Juli 2026, sebanyak 83.380 koperasi telah terbentuk di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 60.783 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
Pembangunan sarana fisik koperasi juga terus berlangsung. Dari total 38.050 usulan lahan, sebanyak 35.856 lokasi telah lolos proses verifikasi. Rinciannya, 470 lokasi telah terverifikasi namun belum memulai pembangunan, 18.855 lokasi masih dalam tahap konstruksi, sedangkan 16.531 gerai telah rampung dengan progres pembangunan mencapai 100 persen.
Pemerintah berharap percepatan pembentukan kelembagaan, legalitas usaha, dan pembangunan infrastruktur tersebut dapat mempercepat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
